ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA MASA PANDEMI COVID-19  (Study Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)

Dian Murniati; Haninun Haninun; Nurdiawansyah Nurdiawansyah

doi:10.36448/jmv.v10i1.2622

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Study Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)

Dian Murniati, Haninun Haninun, Nurdiawansyah Nurdiawansyah

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerimaan pajak daerah Provinsi Lampung pada masa Pandemi Covid-19, menggambarkan jumlah penerimaan pajak daerah Provinsi Lampung sampai dengan Triwulan III yang mengalami penurunan dan tidak mencapai target yang telah di tetapkan untuk Tahun Anggaran 2020.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu berupa studi kasus dan pustaka yang cenderung menggunakan analisis dan menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. Penelitian ini dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Selain itu peneliti ingin mengeksplor fenomena penerimaan pajak daerah Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2020, yaitu pada masa pandemic Covid-19.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah Provinsi Lampung pada masa Pandemi Covid-19, terdapat 3 (tiga) jenis pajak daerah yang tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Target Triwulan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2020 yang disebabkan oleh berbagai faktor dan yang paling mempengaruhi karena diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengakibatkan berkurangnya mobilitas masyarakat baik di wilayahnya ataupun untuk keluar daerah dan berpengaruh kepada perekonomian masyarakat, dimana banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan.

Kata Kunci: Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19

Keywords

Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19

Full Text:

PDF

References

Barusman, Andala Rama Putra. Voronkova Olena; Hordei Oksana and Ghani Erlane K. 2019. Social Integration As A Direction For Humanization Of Economic Relations And Improvement Of Social Welfare. SocioEconomic Challenges, Volume 3, Issue 4, 2019 ISSN (print) – 2520-6621, ISSN (online) – 2520-6214

Barusman, Andala Rama Putra; Suparta I Wayan; Ambya and Muhammad Kamaruzzaman. 2020. The Effect of Industrial Agglomeration and Fiscal Decentralization on Income Disparity of Inter-Regional in Lampung Province. Article Info Volume 82 Page Number: 9886 - 9896 Publication Issue: January-February 2020

Barusman, Andala Rama Putra and Alam, Iskandar Ali. 2012. The Impact of Economic Structure Change on the Regional Original Income and its Effect towards the Regional Income Improvement”.

Adi Sulistiyanto. 2018. Analisis Pajak Daerah dan retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah Jurnal Efficient Vol 1 (3) (2018): 214-223 DOI: https://doi.org/10.15294/efficient.v1i3.27875

Bank Indonesia. 2020. Laporan Perekonomian Provinsi Lampung Vol. 17 No. 1 Triwulanan Januari – Maret 2020 (terbit Mei 2020) Triwulan I 2020 ISSN 2656-8217.

Bank Indonesia. 2020. Laporan Perekonomian Provinsi Lampung Vol. 17 No. 2 Triwulanan April – Juni 2020 (terbit Agustus 2020) Triwulan II 2020 ISSN 2656-8217.

Carrillo-Larco, R. M., and Castillo-Cara, M. 2020. Using Country-Level Variables to Classify Countries According to The Number of Confirmed COVID-19 Cases: An Unsupervised Machine Learning Approach. Wellcome Open Research, Maret (31),1–8.

Nasution, Dito Aditia Darma; Erlina, Muda dan Iskandar. 2020. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian”. Jurnal Benefita 5(2) Juli 2020 (212-224).

Juri. 2019. Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur”. Jurnal Eksis ISSN : 0216-6437 ISSN 2722-9327 (online) Volume 15 No 1 April 2019

Hua, J., and Shaw, R. 2020. Corona Virus (COVID-19) “Infodemic” and Emerging Issues through a Data Lens: The Case of China. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(7), 2309.

Juri, H. Mat; Rudzali, Achmad dan Verawati 2019. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Keputusan Kepala Badan nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13. A Tahun 2020 tentang “Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia”

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang “Penetapan Bencana Nonalam”

Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/157/V.02/HK/2020 tentang “Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2020”

Maklumat Kapolri Nomor MAK/2/III/2020 Tahun 2020 tentang “Kepatuham Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (COVID-19)

Mia Amalia, M. B. 2020. Vehicle Tax, Triple Profit, Pandemic Covid-19. Analisis Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dengan Adanya Pandemi Covid 19 Di Jawa Barat. Retrieved from https://jurnal.fhukum.unsur.ac.id/prosiding/article/view/456.

Miragustia Mayza, r. M. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh. 3.

Mayza Miragustia; Masbar Raja dan Nasir, Muhammad. 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh. Jurnal Ilmu Ekonomi ISSN 2302-0172 Volume 3, No. 1, Februari 2015

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang “Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”.

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang “Jenis Pajak Daerah yang di pungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak”.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah”

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang “Pengelolaan Keuangan Daerah”

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang “Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetepan, dan Penerapan Standar Pelayanan”.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 115/PMK.07/2013 tentang “Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Rokok”.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 222/PMK.07/2017 tentang “Penggunaan,Pemantauan Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau”

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014 tentang “Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah”

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang “Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung”

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2019 tentang “Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah”

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020”

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2011 tentang “Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)”

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2011 tentang “Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Kendaraan Bermotor”

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 90 Tahun 2016 tentang “Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung”

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang “Alokasi Pembagian dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Lamppung dan Pemerintah Kabupaten/Kota”

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2019 tentang “Pendelegasian Kewenangan Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Tahun 2019 Sebagai Dasar Penghitungan dan Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru tahun Pembuatan 2019”

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2019 tentang “Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan dan tata Cara Perhitungan Pajak Air Permukaan di Provinsi Lampung”

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2019 tentang “Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung”.

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2020 tentang “Penetapan Target Triwulan Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusai Daerah Tahun 2020”

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 Tahun 2020 tentang “Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020”

Suprianto, Eddy. 2011. Akuntansi Perpajakan. Edisi pertama. Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta.

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. In cv Alfabeta.

Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 tentang “Perubahan Atas Surat Edaraan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang “Penyesuaian SIstem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah”

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah

Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/967/III/YAN.1.1./2020 tentang “Kebijakan Dalam Rangka Antisipasi Meluasnya Penyebaran COVID-19 Pada Unit Pelayanan”.

Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor: 045./118/07/2020 tentang “Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Provinsi Lampung”.

Surat Direktur Lalu Lintas Polda Lampung Nomor: B/231/III/HUM.2./2020 tentang “Pemberitahuan Penutupan Pelayanan”

Susanti Talondong, J. M. 2018. Analisis Efektfitas dan Efisienasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode 2013 – 2017 Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(4), 2018, 569-577

Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang “Perubahan ketiga atas Undang-undang republik indonesai Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan”

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang “Pajak Daerah dan Retr

DOI: http://dx.doi.org/10.36448/jmv.v10i1.2622