IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (STUDI PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG)

Agus Purnomo, Suparti Suparti

Abstract


The implementation of the Government Agencies Performance Accountability System policy appears to organize a clean and accountable government that is free of Collusion, Corruption, and Nepotism. In addition, as a public display of performance accountability. The problems in this study are: (1) Implementation of the Performance Accountability System Policy of Government Agencies at the Department of Community Empowerment, Villages and Transmigration of Lampung Province (2) Aspects that hinder and support the implementation of the Performance Accountability System Policy of Government Agencies (at the Department of Community Empowerment, Village and Transmigration Lampung Province)

This researcher uses qualitative research methods, due to the current situation systematically. The research design used was a direct interview. Where this research design is carried out in-depth about the situation in the field based on facts, as well as looking at the relationship between variables and supporting variables.

According to the results of the study, the lack of communication and the quality of human resources is an inhibiting factor in the Implementation of the Performance Accountability System Policy of Government Agencies. Budget and disposition are supporting factors in the implementation of the Performance Accountability System Policy of Government Agencies at the Department of Community Empowerment, Villages, and Transmigration of Lampung Province.


Keywords


Implementation, Policy, Accountability, and Performance

Full Text:

PDF

References


Abdul Wahab, Solichin. 2012. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung. Alfabeta.

Dunn, William N. 2003.Pengantar Analisis Kebijakan Publik edisi kedua. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta

Dwiyanto I. 2017. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis, Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

H. Nainggolan. 1992. Pembinaan Pegawai Negeri Sipil. Badan Administrasi Kepegawaian. Jakarta.

Handayaningrat, Soewarno. 1986. Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen. Pustaka Obor. Jakarta.

Hariandja. 2002. Disiplin Pegawai: Suatu Pengantar. Rajawali Press. Jakarta

Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys. Gava Media : Yogyakarta.

Islamy, M. Irfan. 2000. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara

LAN dan BPKP. 2000. Akuntabilitas dan Good Governance. Penerbit LAN.

Marzuki, Ismail. 2015. Skripsi “Implementasi Kebijakan Pembangunan Insfrastruktur di Kab Gresik”. Ilmu Pemerintahan:UMM Hal.15.

Meter, Van. 1975. Model implementasi Kebijakan. Jakarta.

Miles, Matthew B. dan Huberman, Michael. 1992. Analisis Data Kualitatif. University Indonesia Press. Jakarta.

Mulyana, Deddy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.

Moleong, 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung

Nazir, Moh. PH. 1988. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Pasolong, Harbani. 2012. Metode Penelitian Administrasi Publik. Alfabeta. Bandung.

Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2012. Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia. Gava Media. Yogyakarta.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

Suharto, Edi. 2008. Analisis Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung.

Saputra, H. 2017. Pengembangan Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Untuk Dinas Perindustrian Kota Malang. Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer. 1 (10) : 1167-1175.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasiona Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung

Purnomo, I. D. 2018. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dalam Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Polri Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Polda Jateng). Jurnal Hukum Khaira Ummah. 13 (1) : 229-238.

Uchyana Effendy, Onong. 1992. Ilmu Komunikasi : Teori dan Praktek. Remaja Rosda Karya. Bandung

Ulum, Ihyaul, M.D. 2012. Audit Sektor Publik Suatu Pengantar. Jakarta: Bumi Aksara.

Wahab, Solichin Abdul. 2005. Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara. Jakarta

Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Media Prestindo. Yogyakarta.




DOI: http://dx.doi.org/10.36448/ejkpp.v8i1.2481

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.