Implementation of Regulation of The Parliament of North Lampung Regency Number 16 Year 2014 Concerning Detailed Terms DPRD District North Lampung in Making Regional Regulations in North Lampung District
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Anthon F. Susanto, Teori-Teori Hukum,
Refika Aditama, Bandung, 2010. Badudu, Muhammad Zain, 1994, Kamus
Umum Bahasa Indonesia, Pustaka
Sinar Harapan, Jakarta.
Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum Fak. Hukum, UII, Yogyakarta, 2001.
Ermaya Suradinata, Otonomi Daerah dan Paradigma Baru Kepemimpinan Pemerintahan dalam Politik dan Bisnis, Suara Bebas, Jakarta, 2006.
E. Koswara, Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat, Pariba, Jakarta, 2001.
Gaffar Affan, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2002.
HAW. Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
SF Marbun dan Mahfud MD, Pokok- Pokok Hukum Tata Negara, Liberty, Yogyakarta, 2000.
S. H. Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,
Supardan Modeong, Teori dan Praktek Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah, PT Tinta Mas Indonesia, Jakarta, 2001.
S.Pamudji, Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta, 1995.
Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”. Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2006.
William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2003.
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Daerah.
J. Suprapto, “Metode Penelitian Hukum U Undang-Undang Nomor 23 Tahun
dan Statistik”. Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
Lexy J. Moleoang, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004.
Moh. Mahfud MD, Pergulatan Politik dan Hukum Indonesia, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
Nurcholis Hanif, Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, 2005.
Ronny Hanitijo Soemitro, “Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri”, Cetakan ke-4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara.
Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Utara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara.
Peraturan DPRD Kabupaten Lampung Utara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Lampung Utara.
SUMBER LAIN AchmadBaihaqi,
PembinaandanPengembangan Bahasa, KamusBesarBahasa Indonesia (KamusBesarBahasa Indonesia), BalaiPustaka, Jakarta,
Hadjon PM, Pengkajian Ilmu Hukum Dokmatik (Normatif). Yuridika, Majalah Fakultas Hukum UNAIR, Nomor 6 Tahun IX November – Desember 1994.
John M. Echols dan Hassan Shadily, KamusBahasaInggris, An English- Indonesia Dictionary, PT. Gramedia, Jakarta, 2003.
Lintje A. Marpaung, Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM Universitas Bandar Lampung Volume 2 Nomor
, Universitas Bandar Lampung,
M. Marwan, Law Dictionary (Complete Edition), Reality Publisher, Surabay, 2009.
Sabtu, 22 Juli 2017, Pukul 21, https://alfajar1234077.wordpress.c om/2013/06/21/konsep-dasr-dan- pengertian-kebijakan-publik/.
Kamis, 3 Agustus 2017, Pukul 20.15
WIB,
http://armingsh.blogspot.co.id/201
/01/asas-asas-umum- pemerintahan-yang-baik.html.
Refbacks
- There are currently no refbacks.