Implikasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhadap Kebijakan Hukum Lingkungan

I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani

Abstract


Pemerintah Daerah sebagai badan kekuasaan di daerah adalah lembaga yang akan mewujudkan, menjalankan dan melaksanakan kebijakan bagi seluruh masyarakat di daerahnya. Kebijakan Pemerintah dalam bidang lingkungan adalah bagian dari kebijakanpublik yang diwujudkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nonor 32 Tahun 2004 sebagai dasar terhadap pelaksanaan otonomi daerah memiliki aturan yang berkorelasi langsung terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan didaerah. Aturan tersebut akan berimplikasi terhadap pelaksanaan penegakan hukum lingkungan di daerah. lmplikasi yang dapad ditimbulkan oleh aturan-aturan otonomi daerah yang berkorelasi terhadap kebijakan lingkungan di daerah bisa dikaji dari beberapa pasal yang terdapatl dalam UU Nomor 32 Tahun 2004. 

Keywords


otonomi daerah; hukum Iingkungan; kebijakan

Full Text:

PDF

References


Ayu, I Gusti. 2O04. Konservasi Kawasan DAS Solo Hulu di Atas Waduk Gadjah Mungkur (Tinjauan Yuridis Tugas Pemerintah Kabupaten Wonogiri). Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum Universiias Gadjah Mada. Yogyakarta. (tidak diterbitkan)

Hardjasoemantri, Koesnadi. 1990. Hukum Tata Lingkungan. Yogyakaia: Penerbit Gadjah Mada Univsrsity Press.

Islamy, M. lrfan. 1984. Prinsip-Pinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Rachmi, Handayani I Gusti Ayu Ketut. 2006. Implikasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhadap Kebijakan Hukum Lingkungan. Universitas Bandar Lampung


Refbacks

  • There are currently no refbacks.