Kedudukan Sumbangan Pihak Ketiga terhadap Keuangan Daerah Propinsi Lampung
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Abdullah, Rozali. 2000. Pelaksanaan Otonomi Luas dan Issu Federalisme sebagai suatu Alteratif Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
Mustari, H. Andi. 1999. Hukum Tata Negara. Jakarta: Gaya Media Pratama
Radjab, Dasril, 1994. Hukum Tata Negara lndonesia. Jakarta: PT. Rineka Cipta
Saragih, Juli Panglima. 2003. DesentrAlisasi Fiscal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi. Jakarta: Ghalia Indonesia
Widjaya, A.W..1998. Titik Berat Otonomi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Yulia, Neta M.. 2006. Kedudukan Sumbangan Pihak Ketiga terhadap Keuangan Daerah Propinsi Lampung. Universitas Bandar Lampung
Refbacks
- There are currently no refbacks.