Upaya Hukum dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Kecamatan Tanjungkarang Pusat).

Agus Iskandar

Abstract


Handling and management of land and building tax (PBB) is expected to lead administration and is able to increase community participation in development financing. The problem in this research is legal action taken by the Office of the District Tanjung Karang, Bandar Lampung Center to Improve Regional own source Revenue. Digunaka approach to the problem is normative and empirical approach. Data collection techniques with literature studies and field studies. Qualitative analysis. The result of research that attempts increase revenue in Bandar Lampung with the implementation of the strategy of local tax collection system by the establishment of the Regional Head (official assessment system) and in a way paid by the taxpayer (self assessment system). Suggestions put forward so that the rate of tax and levies to be reconsidered because it increases the tax rat e and levy will not necessarily result in increased revenue.

Keywords


Implementation; Regional Tax; Regional own source Revenue.

Full Text:

PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Amin Widjaja Tunggal, Pelaksanaan Pajak Pengahasilan Perseorangan , Rineka Cipta , Jakarta 1991

B.Ilyas Wirawan dan Richard Burton,

Hukum Pajak , PT. Salemba EmbanPatria, Jakarta, 2004

Bambang Sunggono, Hukum dan Kebijaksanaan Publik , Sinar. Grafika Jakarta, 1994

Marihot P Siahaan, Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban DanPenagihan Pajak Dengan Surat Paksa, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004

Marihot Pahala Siahaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Teori Dan Praktek ,Edisi I ,Cet. I, PT. Raja Grafindo, Jakarta 2003

Pratiwi, Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Indonesia. Yogyakarta, Fakultas Ekonomi UII:Yogyakarta. 2007

Sunarko, Perpajakan, Armus Bandung, 1998

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentag Pajak dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Agus Iskandar, Upaya Hukum dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Kecamatan Tanjungkarang Pusat), Universitas Bandar Lampung, 2016.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.