Analisis PJ. Kepala Daerah yang Memutasi Pegawai Negeri Sipil Tidak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat PNS dalam Jabatan Struktural dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS di Lampung

Yuli Ernitasari

Abstract


Alleged violations of procedure by a five-acting mutations Regional Head (Pj. Kada) in Lampung. In its recommendation, the fifth mutation KASN decided to cancel the area. These areas are the city of Bandar Lampung, Metro City, South Lampung, East Lampung District, and District Right Way. Recommendations KASN namely Pj. Kada must return the official who appointed the post of promotion. Similarly, relieved officials assigned (Nonjob) must be returned to its original position. The formulation of the problem What should be the procedure of mutated PNS appropriate Government Regulation No. 12 Year 2002 concerning Amendment to the Government Regulation No.
99 Year 2000 of promotion of civil servants in structural positions and Government Regulation No. 53 of 2010 on Discipline PNS. Results of the analysis that I get is as follows, That the ordinance mutated PNS in Environmental Lampung Province has not been in accordance with Government Regulation No. 12 Year 2002 concerning Amendment to Government Regulation No. 99 of 2000 of promotion of civil servants in structural positions and Government Regulation No. 53 of 2010 on PNS discipline. Pj. Regional Head should not be arbitrarily mutated, appoint and dismiss civil servants who have positions on the basis of personal interest only. Moreover, civil servants in these positions have a good performance over the years. It's not just a civil servant pro at Pj. That or not.


Keywords


civil servants; Violations; Mutation.

Full Text:

PDF

References


A. BUKU

J. Kaloh, 2010, Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan , Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Sinar Grafika, Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sabarno, Hari, 2008, Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, Sinar Grafika.

Sabon, Max Boli, 2011, Hukum Otonomi Daerah, Universitas Atma Jaya, Jakarta.

Setiawan, Dian Bakti, 2011, Pemberhentian Kepala Daerah: Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan Indonesia, Rajawali Press, Jakarta.

Sunarno, Siswanto, 2008, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Zaini, Hasan, 1974, Pengantar Tentang Negara Hukum, Alumni, Bandung.

B. PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat PNS.

Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS

C. SUMBER LAINNYA

http://nasional.news.viva.co.id/news/read/249670-dievaluasi--mutasi-134- pejabatpekanbaru.

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/31304/4/Chapter%20II.pdf diaksespadatanggal13/01/201

Ernitasari, Yuli. 2015.Analisis PJ. Kepala Daerah yang Memutasi Pegawai Negeri Sipil Tidak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat PNS dalam Jabatan Struktural dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS di Lampung. Universitas Bandar Lampung.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.