Upaya Hukum Kepolisian Daerah Lampung dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM)

Bambang Hartono

Abstract


The emergence of the issue of misuse of fuel there are still those who perform illegal activities by abusing the fuel oil. Police as the executor of the government to enforce the law would need to take stern action against the perpetrators of the abuse of fossil fuels, the police are required to do a quick, responsive and appropriate in dealing with perpetrators of abuse fuel. Crime prevention efforts abuse (BBM) conducted POLDA Lampung and inhibiting factors in the response effort POLDA Lampung Crime fuel such abuse. Preventive efforts, namely direct action to prevent the abuse or misuse of fuel. Repressive efforts, which is a series of activities aimed towards action in criminal cases that the disclosure has occurred. Advice, that in the face of an increasingly complex task of the police themselves especially Lampung Police have to seek improvements in overall good that comes from within and from outside, such as improving police performance support facilities are located in the field. Whether its the procurement of communication equipment or operational support vehicles.

Keywords


Remedies; Misuse of fuel oil (freight and fuel oil)

Full Text:

PDF

References


BUKU:

Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

B, Simandjuntak, Penanggulangan Kejahatan, 1981Alumni,Bandung.

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT,Citra Aditya Bhakti, Bandung,1996.

Brotodirejo, Soebroto, POLRI Sebagai Penegak Hukum, Tarsito,Bandung, 1986.

D,P,M, Sitompul, Hukum Kepolisian di Indonesia, Tarsito, Bandung,1985.

H,M,N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Cetakan Kelima,Djambatan, Jakarta, 1995.

Kunarto, Peran Serta Masyarakat Dalam Menjaga Agar Tugas dan Tanggung Jawab Polisi Tidak Menjurus Pada Tindak Negatif,Alumni, Bandung, 1996.

Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana,Aksara Baru, Jakarta, 1998.

Soesilo, R, Hukum Acara Pidana Tugas Kepolisian Sebagai Jaksa Pembantu, Politeia, Bogor, 1971.

Tjakranegara Siegijatna, Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang, Rhineka Cipta,1995.

B.PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen.

Undang-Undang No, 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakukan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP) .

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Hartono, Bambang,Upaya Hukum Kepolisian Daerah Lampung dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM),Universitas Bandar Lampung,2013


Refbacks

  • There are currently no refbacks.