Implementasi Penertiban Organisasi Kemasyarakatan di Lampung oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung

Indah Satria

Abstract


Mass organizations registered with The National Unity and Politics Agency of Lampung Province are not in accordance with the number of mass organizations currently in Lampung Province which means that there are still many mass organizations that are not yet registered with The National Unity and Politics Agency of Lampung Province. The problem in this study is how is the implementation of Mass Organization Control in Lampung by The National Unity and Politics Agency? and what are the obstacles in the implementation? The results of this study, namely the implementation of controlling mass organizations in Lampung at this time is still not optimal due to the obstacles faced, namely the limited number of employees of the Lampung Province The National Unity and Politics Agency, limited budget, not yet optimal socialization of regulations, facilities and infrastructure has not been maximized, lack of public awareness, lack of knowledge of the management of mass organizations regarding the obligation to register their organizations.


Keywords


Implementation; Mass Organization; Lampung.

Full Text:

PDF

References


Buku-buku

Amitai Etzioni, Organisasi-Organisasi Modern , UI Press, Jakarta, 1985.

Budi Winarno, Kebijakan Publik : Teori dan Proses, Edisi Revisi, Media Presindo. Yogyakarta, 2007

Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat, Kencana, Jakarta, 2006.

S.H Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Peraturan Mendagri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi kemasyarakatan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah.

Sumber Lain

Wawancara dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung

Wawancara dengan Kasibid Organisasi Kemasyarakatan dan Sosial Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung


Refbacks

  • There are currently no refbacks.