Kedudukan Sumbangan Pihak Ketiga terhadap Keuangan Daerah Propinsi Lampung
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Abdullah, Rozali. 2000. Pelaksanaan Otonomi Luas dan Issu Federalisme sebagai suatu Alteratif Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
Mustari, H. Andi. 1999. Hukum Tata Negara. Jakarta: Gaya Media Pratama
Radjab, Dasril, 1994. Hukum Tata Negara lndonesia. Jakarta: PT. Rineka Cipta
Saragih, Juli Panglima. 2003. DesentrAlisasi Fiscal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi. Jakarta: Ghalia Indonesia
Widjaya, A.W..1998. Titik Berat Otonomi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Yulia, Neta M.. 2006. Kedudukan Sumbangan Pihak Ketiga terhadap Keuangan Daerah Propinsi Lampung. Universitas Bandar Lampung
Article Metrics
Abstract view : 46 timesPDF - 18 times
Refbacks
- There are currently no refbacks.