Ruang Publik, Politik Identitas dan Kerumitan Komunikasi

Abstract

Ruang publik merupakan ruang yang memberi kebebasaankepada masyarakat untuk mengaspirasikan ide, gagasan dan pemikiriannya. Musrenbangdes salah satu bentuk ruang publik dimana gagasan ide dan pemikiran masyarakat dibutuhkan dalam menyusun program pembangunan. Dalam praktiknya ruang publik dalam Musrenbangdes menemui berbagai kendala. Persoalan status, peran, kewenangan, kompetensi komunikasi dan poltik identitas menjadikan ruang publik tidak lagi netral. Penelitian ini bertujuan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis keberfungsian ruang publik, mengidentifikasi politik identitas dan memetakan persoalan komunikasi yang terjadi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberfungsian ruang publik perlu disertai upaya pengimplementasian prinsip ruang publik yakni kesetaraan, kesempatan dan penghargaan terkait dengan dialog. Politik identitas terbentuk dan terinternalisasi dalam diri aktor mencerminkan kekuatan dan kemampuan seseorang dalam membangun opini publik. Proses komunikasi dalam Musrenbangdes terkait dengan kompetensi komunikasi yang tidak merata dan tidak dapat dimiliki oleh semua aktor.

Public sphere is a space that gives freedom to the public to aspire to their ideas, ideas and thoughts. Musrenbangdes is a form of public sphare where people's ideas and thoughts are needed in formulating development programs. In practice, the public sphere in the Musrenbangdes encounters various obstacles. Issues of status, role, authority, communication competence and identity politics make the public sphere no longer neutral. The purpose of this study is to identify and analyze the functioning of public sphere, identify identity politics and map communication problems that occur. The research method uses a qualitative approach with a case study method. Data collection techniques with in-depth interviews, observation and documentation. This study concludes that the functioning of the public sphere needs to be accompanied by efforts to implement the principles of the public sphere, namely equality, opportunity and rewards related to dialogue. Identity politics is formed and