Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010-2014
Abstract
This study aims to assess the financial performance of the local government district Pesawaran using financial ratio analysis of budget revenue and expenditure Pesawaran District 2010-2014. The analysis is used to analyze financial performance is by calculating the ratio of the area Independence , Ratio Effectiveness , Efficiency Ratio . While the analysis is used to analyze the financial capacity of the area is by counting Share and Growth , Financial Capability Map. Based on analysis of the financial performance of it can be concluded , the average ratio of local independence Pesawaran District that are in the relationship patterns instructive . But the level of effectiveness of financial management Pesawaran District is fairly effective . While the level of efficiency of financial management is relatively less efficient , the financial condition of local government district Pesawaran still not ideal. Can be seen from the average Share and Growth. Position Pesawaran District is in quadrant II .
Keywords
Full Text:
PDFReferences
BAPPENAS. 2003. Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi
Daerah. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.
Governmental Accounting Standards Board (GASB), Governmental Accounting Standards Series Statement No. 34.
Halim, Abdul. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Halim, 2002. Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta.
Hamzah, Hery. 2006. Pengaruh Belanja dan Pendapatan terhadap pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran. Jatim. Konferensi Penelitian.
Mahmudi, (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, Legislatif, dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik, Edisi 2, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Mahmudi, (2011). Akuntansi Sektor Publik,Yogyakarta: UII Press.
Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi. Yogyakarta.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang struktur atau komponen APBD.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Undang-Undang RI No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
Ulum, Ihyahul. (2009). Audit Sektor Publik, Jakarta: PT Bumi Aksara.
DOI: http://dx.doi.org/10.36448/jak.v8i2.944