Hubungan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dengan Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Bandar Lampung
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Abdul, Halim. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
C. Trihendradi. 2011. Langkah Mudah Melakukan Analisis statistik Menggunakan SPSS 19. Yogyakarta : Penerbit ANDI
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi
Abdul, Hafiz Tanjung. 2009. Akuntansi, Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Sebuah Tantangan). Bahan Ajar Akuntansi Sektor Publik. Universitas Nasional Pasim.
Carino, L.V. 1991. Accountability, Corruption and Democracy: A Clarification of Concepts. Asian Review of Public Administration, Vol. III. No. 2.
Cooper, D.R. 2006. Business Research Method 9th edition. India: McGraw-Hill Education.
Ghartey, J.B. 1987. Crisis, Accountability and Development in the Third World. London.
Hari, Lumbono. 2007. Pengendalian Kualitas Produksi Garment di PT. Asrindo Indty Raya dengan Menggunakan Diagram Kontrol. Tugas Akhir Diploma 3. Universitas Negeri Semarang. Semarang.
Iman, Firmansyah. 2008. Peran Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi. Universitas Widyatama. Bandung
M. Taufik Hidayat. 2011. Pengaruh Faktor-Faktor Akuntabilitas Auditor dan Profesionalisme Auditor Terhadap Kualitas Auditor. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang
Stanbury, W.T. 2003. Accountability to Citizens in the Westminster Model of Government: More Myth Than Reality. Canada: Fraser Institute Digital Publication.
Von Bertalanffy, Ludwig. An Outline of General System Theory. The British Journal for the Philosophy of Science Vol. 1, No. 2 (Aug, 1950). pp. 134-165.
Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan.
Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
http://www3.hafizkonsultan.com/artikel/file_artikel/Sistem%20Akuntansi%20Keuangan%20Daerah.pdf
http://www.scribd.com/doc/65767643/4/Prinsip-prinsip-Total-Quality-Management
http://www.damandiri.or.id/file/setiawanwicaksonounbrawbab2.pdf
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17482/3/Chapter%20II.pdf
http://repository.upi.edu/operator/upload/s_e0751_045709_chapter3.pdf
http://samsudinrembank.blogspot.com/2010/01/populasi-dan-sampel-penelitian_23.html
http://www.scribd.com/doc/25969131/Populasi-Dan-Sampel
http://repository.upi.edu/operator/upload/s_pea_0705621_chapter3.pdf
http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/490/jbptunikompp-gdl-heninurhae-24471-5-unikom_hi.pdf
DOI: http://dx.doi.org/10.36448/jak.v5i2.547