Analisis Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung Terhadap Tindak Pidana Satwa Liar yang di Lindungi

Benny Karya Limantara

Abstract


Natural resources and ecosystem of Indonesia plays an important role for the life in the present and future development of natural resources and its ecosystem is an integral part of national sustainable development as the implementation of Pancasila. The problem in this research is how the implementation of the duties and functions of Civil Servant Investigators Lampung BKSDA in offenses wildlife. Based on the research and discussion, it was stated that the duties and functions of civil servant investigators BKSDA Lampung in offenses wildlife is protected in accordance with provisions stipulated in the Criminal Procedure Code and Act No. 5 of 1990, this means that investigators with the authority as investigators have a legal obligation, namely; (1) notify and report on the investigations conducted by the Police as investigators report the commencement of the investigation, (2) inform the development of the investigations conducted by the Police Investigator, (3) may ask for guidance and assistance as needed investigation, (4) notify the termination of the investigation is done, (5) submit the case file, the suspect and the evidence to the Public Prosecutor through the Police Investigators.


Keywords


Duties and Functions Civil Servant; Wildlife Protected.

Full Text:

PDF

References


A. BUKU

Bambang Poernomo,Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997.

Moeljatno,Azas-Azas Hukum Pidana- Edisi revisi, Rineka Cipta. Jakarta, 2008.

Soedarto,Hukum Pidana I,UniversitasDiponogoro, Semarang, 1990. Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai

Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bandung,Jakarta,1997

Wirjono Projodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Eresco, Jakarta,1981.

B. PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1197 tentang Narkotika jo Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 372/Kpts/Um/7/1972

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

C. SUMBER LAINNYA

http://www.dephut.go.id, Kejahatan Konservasi atas Pembunuhan Satwa Langka dilindungi.html (di akses tanggal 21 November Jam 23.45)

Limantara, B. K., Analisis Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung Terhadap Tindak Pidana Satwa Liar yang di Lindungi, Universitas Bandar Lampung, 2015.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.