Efektifitas Penerapan Pidana Kurungan Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Zainab Ompu Jainah

Abstract


Act number 35 in 2009 provides severe criminal sanction for narcotic abuser in forms of imprisonment and fine sanctions. However, the narcotic abusers are in fact increasing. This is caused by criminal sentencing that does not provide deterrent effect for the narcotic abusers. The problems in this research were how did the effectiveness of imprisonment for the narcotic abusers. This research used normative and empirical jurisdiction approaches. Data were collected with literary and field studies. Data were analyzed qualitatively. The results showed that: effectiveness of imprisoning sentence for narcotic abuser so far was not effective. The researcher suggests the Indonesian Minister of Law and Human Right to provide enough structure and infrastructure, to build new facilities of Department of Corrections, department of Correction should prepare its officers with trainings related to narcotics and cooperate with National Narcotics Agency

Keywords


Efektifitas, Crime, Narcotic Abuse.

Full Text:

PDF

References


Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Muhksin, Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Moh. Taufik Makarao, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

M. Ridha Ma’roef, Narkotika Masalah dan Bahayanya, CV. Marga Djaya, Jakarta, 1986.

Soerjono Soekamto, Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni, Bandung, 1981.

------------, Hukum Narkotika Indonesia, Alumni, Bandung, 1987.

Soleman B. Taneko, Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1985.

Keputusan Menteri kehakiman Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010.

http://ardikurniawan2005.wordpress.com/2011/05/26/penanggulangan-penyalahgunaan-dan-peredaran-gelapnarkoba-di-indonesia/

http://www.tempo.co/read/news/2013/11/24/063531956/Paradigma-Pemberantasan-Narkoba-Masih-Salah


Refbacks

  • There are currently no refbacks.