Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Tami Rusli

Abstract


To perform a marriage must meet the requirements defined religion as well as those determined by the law of marriage. If marriages already performed but do not meet the requirements that have been determined, it can be proposed cancellation.The problem in this study is how the legal consequences of annulment of marriage that has been decided by the Religious The research method used in this thesis is a normative approach legal research done by literature study with an assessment of secondary legal materials. Analysis of the data used is the juridical qualitative then the conclusion-is-deductively. From the results of this study concluded that annulment of a marriage that began after court ruling has binding legal force and effect from the time of the marriage, the decision annulment of marriage does not apply retroactively to children born of the marriage and community-property.

Keywords


Application for annulment of marriage; Act No. 1 of 1974.

Full Text:

PDF

References


BUKU-BUKU :

Ahmad Azhar Basyir., Hukum Perkawinan Islam, Ctk. Kesembilan, UII Press, Yogyakarta, 2000.

Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja.,Hukum menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, 1981.

K.Wantjik Saleh., Hukum Perkawinan Indonesia, Ctk. Keenam, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.

Mulyadi., Hukum Perkawinan Indonesia,Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

Riduan Syahrani, Abdurrahman., Masalahmasalah hukum perkawinan di Indonesia, PT. Media Sarana Press,Jakarta, 1986.

Taufiq Hamami, Hukum Acara Perdata Agama, Teori dan Prakteknya Dalam Proses Peradilan Agama, Cet. I, PT. Tatanusa, Jakarta, 2004.

UNDANG-UNDANG-DAN PERATURAN LAINNYA :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek);

Undang-Undang Dasar 1945

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

SUMBER LAIN :

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta,2001.

Laporan Tahunan Perkara Pengadilan Agama Tanjungkarang Klas IA Tahun 2008-2012.

Rusli, Tami,Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,Universitas Bandar Lampung,2013


Refbacks

  • There are currently no refbacks.