Kebijakan Pengelolahan Sumbedaya Air dalam Hubungannya dengan Otonomi Daerah (Studi di propinsi Lampung)

Lintje Anna Marpaung, Bambang Hartono, Tami Rusli, Erlina B., Erina Pane

Abstract


Pengaturan dan pengolahan sumberdaya alam khususnya air dirasakan semakin kompleks dalam era otonomi daerah dan berpotensi menimbulkan konflik antar-daerah otonom apabila tidak dipahami secara komprehensif atau menyeluruh. Secara ekonomi tidak ada satu daerah pun yang mampu mandiri tanpa kerjasama dan saling berinteraksi dengan daerah lainnya. Keterkaitan antar-wilayah baik secara ekonomis ataupun ekologis menunjukkan bahwa terjadi perbedaan karakteristik dan potensi sumberdaya yang dimiliki tiap daerah, oleh karena itu pengolahan sumberdaya alam lintas kabupaten/kota harus didasari sebagai konsekuensi alami dari disparitas sumberdaya alam. Pemahaman disparitas potensi sumberdaya dapat dijadikan dasar membangun kerjasama lintas kabupaten/kota yang saling menguntungkan antar-daerah.

Keywords


sumberdaya air; pengelolaan; otonomi daerah

Full Text:

PDF

References


I.Buku

Abdulwahab,Solichin.1998.Analisis Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasinya. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Arifin, Bustanul. 2001.Pengelolaan Sumberdaya Alam Indonesia: Perspektif,Etika,dan Praksis Kebijakan. Jakarta: Penerbit Erlangga

Barlow, Maude dan Tony Clarke. 2005. Blue Gold: Perampasan dan Komersialisasi Sumberdaya Air. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Bratakusumah, Deddy Supriady. 2001.Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

CST. Kansil. 1985.Kitab Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Bina Aksara

_____.2002. Pemerintahan Daerah di Indonesia, Hukum Administrasi Daerah 1903-2001. Jakarta: Sinar Grafika

E. Utrecht. 1960. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Bandung: Fakultas Ilmu Hukum dan Pengetahuan Masyarakat-Universitas Padjadjaran Bandung

Ibrahim,Jonny. 2005.Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing

Islamy,Irfan. 2000.Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara

Joeniarto. 1992.Perkembangan Pemerintahan Lokal. Jakarta: Bumi Aksara

Jones, Charles O. 1996. Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Keraf, Sonny A. 2002. Etika Lingkungan. Jakarta: Penerbit Buku Kompas

Kodoatie, Robert J. dan M.Basuki. 2005. Kajian Undang-undang Sumberdaya Air. Yogyakarta: Andi

Lubis,Solly M. 1986. Perkembangan Garis Politik dan Perundang-undangan Pemerintahan Daerah. Bandung: Alumni

Manan,Bagir. 1994. Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

______.2002. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII Press

Muchsin dan Fadillah Putra. 2002. Hukum dan Kebijakan Publik. Surabaya: Averroes Press

Muhammad, Abdulkadir.2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti

Muslimin,Amrah. 1986.Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah. Bandung: Alumni

______.1983. Beberapa Azas-azas dan Pengertian-pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi. Bandung: Alumni

Oentarto dkk.2004. Menggagas Format Otonomi Daerah Masa Depan. Jakarta: Samitra Media Utama

Putra, Fadillah. 2001. Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Unsuri dan Pustaka Pelajar

Ramdan,Hikmat. dkk. 2003.Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Otonomi Daerah: Perspektif Kebijakan dan Valuasi Ekonomi. Bandung: Alqaprint Jatinangor

Sarundajang. 1999. Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah. Jakarta: Sinar Harapan

Silalahi,Daud. 1996.Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia Bandung: Alumni

______. 1996.Pengantar Hukum Sumberdaya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia. Bandung: Alumni

Skolimowski,Henryk. 2001.Filsafat Lingkungan, Merancang T aktik Baru untuk Menjalani Kehidupan. Yogyakarta: Bentang

Soekanto, Soerjono. 1981. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia

Soemarwoto, Otto. 2005. Menyinergikan Pembangunan & Lingkungan, Telaah Kritis Begawan Lingkungan. Jakarta: Anindya

Suparmoko. 1989. Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas-Studi Ekonomi Universitas Gadjah Mada

Syafruddin,Ateng. 1973. Pemerintah Daerah dan Pembangunan. Bandung: Sumur

______. 1983. Pasang Surut Otonomi Daerah. Bandung: Bina Cipta

______. 1993. Pengaturan Koordinasi Pemerintah di Daerah. Citra Aditya Bakti, Bandung

______. 2006. Kapita Selekta Hakikat Otonomi dan Desentralisasi dalam Pembangunan Daerah. Yogyakarta: Citra Medika Hukum

Usman, Rachmadi. 2003. Penbaharuan Hukum Lingkungan Nasional. Bandung: Citra Aditya Bakti

II. Jurnal, Makalah, Disertasi, dan Artikel

Abdurrahman.2003.Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia, Makalah Bahasan pada Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional VIII Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM, Denpasar, Bali.14-18 Juli 2003

Adnyana,I Gusti Nyoman Sura. 2003. Tantangan Pemerintah Daerah dalam Manajemen Sumberdaya Air yang Berkelanjutan, Makalah disampaikan pada Seminar Peran Budaya Lokal dalam Menunjang Sumberdaya Air yang Berkelanjutan, Tanggal 2 Oktober 2003 di Bali

Alikodra. 2000. Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan. Makalah disampaikan pada Kursus Amdal Dasar (Tipe A) diselenggarakan PPLH IPB dan Bina Lingkungan Daerah Industri Batam, di Batam tanggal 16 Nopember 2000

Hoessein, Benyamin. 2003. Penyempurnaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Menurut Konsepsi Otonomi Daerah Hasil Amandemen UUD 1945. Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional yang diadakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Departemen Kehakiman dan HAM tahun 2003

Manan, Bagir. 1990. Hubungan antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Desentralisasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 (Disertasi), Unpad, Bandung, 1990

______. 2000. Wewenang Propinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka 0tonomi Daerah, Makalah pada Seminar Nasional Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumberdaya Alam di Kawasan Pesisir dalam Rangka Penataan Ruang. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 13 Mei 2000

Siialahi, Daud. 2003. Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berbasis Pembangunan Sosial dan Ekonomi, Makalah Bahasan pada Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional VIII Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM, Denpasar, Bali 14-18 Juli 2003

Sudariyono. 2005. Deputi Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Lokakarya Pengelolaan Sumberdaya Air Berkelanjutan, tanggal 21 Maret 2005 di Jakarta

Syafrudin, Ateng. 1997. Otonomi dan Selintas Sejarahnya. Makalah. 1997

Syarif, Roestam. 2003. Pembaharuan Pengelolaan Sumberdaya Air, Makalah disampaikan pada Seminar Peran Budaya Lokal dalam Menunjang Sumberdaya Air yang Berkelanjutan, Tanggal 2 Oktober 2003 di Bali

III. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945 dan Perubahan-perubahannya

Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Otonomi Daerah

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Keputusan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air

Keputusan Presiden RI Nomor 83 Tahun 2002 tentang Perubahaan atas Keputusan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: Kep-14/M.Ekon/12/2001 tentang Arahan Kebijakan Nasional Sumberdaya Air

Marpaung, Linthje Anna at All. 2008. Kebijakan Pengelolahan Sumbedaya Air dalam Hubungannya dengan Otonomi Daerah (Studi di propinsi Lampung). Universitas Bandar Lampung


Refbacks

  • There are currently no refbacks.