KEPASTIAN HUKUM DALAM PENEGAKKAN HUKUM PERPAJAKAN

Agus Iskandar

Abstract


ABSTRAK

Tax amnesty in the form of tax debt relief along with sanctions creates legal problems. The problem is how to enforce the law on the principle of legality in the legal system of taxation in Indonesia. This study uses a normative juridical approach, therefore the main data used is secondary data in the form of legislative regulations - data analysis invitations carried out in qualitative analysis. Based on the results of the study, that legal certainty in law enforcement by looking at the inaccuracies of regulations concerning the substance and form of legislation - invitation will weaken the principle of legality. From the experience of tax amnesty implementation, it turns out that tax amnesty does not necessarily increase state revenues, nor does tax amnesty automatically increase investment. As a suggestion, tax amnesty as an incentive needs to get policy support from other sectors so as to create the expected investment climate. 

Keywords


Legal Certainty, Law Enforcement, Taxation.

Full Text:

PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Armida Alisyahbana, Insentif Pajak Sebagai Daya Tarik Investasi di Indonesia, Makalah dalam Seminar Perpajakan, kerja sama Tax Center Unpad dengan Direktorat Jenderal Pajak, Bandung, 6 September 2007.

Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Peranan Peraturan Per undang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional, CV Armico, Bandung, 1987.

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika Jakarta, cet. Kesepuluh, 2008.

Rochmat Soemitro, Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum, PT. Eresco Bandung, buku 3, 1991.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Keputusan Presiden yang bersifat “beschikking” tidak masuk dalam kategori peraturan perundang-undangan. Sebelum terbit UU No. 10 Tahun 2004, Keputusan Presiden berisi pengaturan dan penetapan.

C. SUMBER LAIN

A. Hamid Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990.

Djamaludin Ancok, Transaksi Antara Wajib Pajak dan Pemerintah Tinjauan Psikologis, Upaya Peningkatan Kegairahan Membayar Pajak, makalah dalam seminar Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak, dalam rangka Dies Natalis Universitas DIponegoro. Semarang 24 Oktober 1987.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.