Implementasi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Studi di Kota Bandar Lampung)

Agus Iskandar

Abstract


To implement an integrated development through sustainable utilization of urban space, optimal, harmonious and balanced in accordance with the Act. To achieve these objectives, the mission and there are few attempts are made to create orderly development and urban development as the driving element of national development and is also in line with government policy. The problem in this paper is how the implementation of Spatial city of Bandar Lampung? Approach to problems that used juridical normative and empirical. Data was analyzed using qualitative analysis. The results showed the implementation of licensing erect the warehouse by the City Planning Office Bandar Lampung is still not optimal, this is very detrimental to the government because it can increase revenue (PAD). Suggestions should be aligned and balanced regulation that does not cause any harm either from the government or from the public in accordance with the city function optimally.

Keywords


Implementation; Provision; Building Permit.

Full Text:

PDF

References


A. BUKU

Adrian Sutedi, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik.Sinar Grafika. 2010.

Sjachran Basah, Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995.

E.Utrecht, pengantar dalam hukum Indonesia, Jakarta: Ichtiar 1957.

Wibawa, Samodra, Yuyun Purbokusumo dan Agus Pramusinto. Evaluasi Kebijakan Publik. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1994.

Yunus, Hadi, Sabari. Struktur Tata Ruang Kota. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 200

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2044 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang

Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat.

Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Pergudangan dan Industri Secara terbatas di Wilayah Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung

Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 50/23/HK/2010 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Bandar Lampung


Refbacks

  • There are currently no refbacks.