Analisi Terhadap Penyehatan Perusahaan Melalui PKPU yang Berkeadilan

Tami Rusli

Abstract


Settlement of debts which could lead to bankruptcy debtor, in order to avoid gaps in implementation, bankruptcy was supposed to be an institution that is final, that is to say before the bankruptcy of the debtor "should" be given the opportunity to perform Suspension of Payment ( "PKPU") in advance. the research problem is how to restructure the company through PKPU? The method used in this research using normative juridical approach. The results showed that the way of restructuring the company melauli PKPU is where the aspects of feasibility and good faith plays an important role and more decisive than the state technically solvent or insolvency of a company. For the debtor applicant must PKPU transparent and equitable and promoting honesty, decency by lifting an independent consultant to draw up a peace plan.


Keywords


Corporate Restructuring; Suspension of Payment; Fair.

Full Text:

PDF

References


BUKU

A.Mukti Arto, Mencari Keadilan (Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan di Indonesia), Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002.

Jack P Friedman, Dictionary Of Business Term, New York, Barron’s

Educational Series, Inc., 1987. Lawrence M. Friedman, tth.

M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan, Prinsip-Norma dan Praktik di Peradilan, Jakarta, Prenada Media Group, 2008.

Siti Anisah, Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, Yogyakarta, Total Media, 2008,

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (suatu pengantar), Yogyakarta, Liberty, 1986

Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan: Memahami Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, op.cit, 2009,

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar 1945, Hasil Amandemen dan Proses Amandemen Secara Lengkap (Pertama 1999 - Keempat 2002), Jakarta, Sinar Grafika, 2002.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Jakarta, Perum Percetakan Negara RI , 2007.

C. SUMBER LAIN

Fred B.G. Tumbuan. Pokok-pokok Undang-undang Kepailitan Sebagaimana Yang Telah Diubah Dengan Perpu Nomor 1 Tahun 1998, disampaikan pada Lokakarya Tentang 1998.

Kartini Mulyadi, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Makalah disampaikan pada Lokakarya Tentang Peraturan Kepailitan tanggal 24 Oktober 1998, Jakarta, 1998.

http://encyclopedia.farlex.com/insolvency http://www.kamushukum.com/kamushuku m_entries.php?_ultimum%20remediu m_&ident= 1247, ultimum remedium dalam pengertian hukum secara umum artinya alat terakhir.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.