Implementasi Ikrar Talak oleh Suami Terhadap Istri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Pada Pengadilan Agama Gunung Sugih)

Meita Djohan Oelangan

Abstract


Pledge divorce prevailing in Indonesia to be done in the courtroom religion, as stated in Article 39, paragraphs 1 and 2 of Law No. 1 of 1974 on Marriage, Article 65 of Law No. 7 of 1989 on the Religious and Article 115 Compilation Islamic law (KHI). The underlying question in this research is: How to implement a pledge of divorce in the Religious Mount Sugih? The research concludes that the implementation of the pledge of divorce in the Religious Mount Sugih through the stages from case registration by mail for divorce divorce, the appointment of judges, the establishment day of the trial, calling the parties, the proceedings until a decision is legally binding, the proceedings until a decision is legally binding , grace period / appeal, ruling inkrar and execution of the verdict by setting the hearing pledges, calling the parties, the trial implementation of pledges divorce and divorce certificate issuance process; Suggestions To the Religious Courts throughout Indonesia suggested that the implementation of the pledge divorce trial is open although the legislation is so, but in practice there is still covered in a sense has been accessible to the public

Keywords


Implementation; Pledge; Separations.

Full Text:

PDF

References


A. BUKU-BUKU

Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2006

Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Cet. 3, Jakarta: Rineka Cipta, 2005

W.J.S. Poerwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta amandemen;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang Perceraian;

Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih tentang Cerai Talak;

Penetapan Pengadilan Agama Gunung Sugih tentang Pelaksanaan Ikrar Talak.

Oelangan, M. D, 2016,Implementasi Ikrar Talak oleh Suami Terhadap Istri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Pada Pengadilan Agama Gunung Sugih), Universitas Bandar Lampung.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.