Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Manusia yang Melalui Jalur Provinsi Lampung

Bambang Hartono

Abstract


Indonesia as one of the world also has a strong potential for the practice of transnational crime. Transnational crime is not only driven by factors that are wide open free trade or the lack of law enforcement in Indonesia. the problem is how law enforcement against human trafficking through Lampung province? Law enforcement against perpetrators of human trafficking through the Lampung province by the Immigration and other agencies joined in the criminal justice system by doing activities such as: Preemptive, preventive, Repressive

Keywords


Law Enforcement; Penyelindupan; Man.

Full Text:

PDF

References


Buku

P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, Delik-delik Khusus, Tarsito,Bandung, 1981.

R. Valentina Sagala, Membaca UU PTPPO dalam Perspektif HAM,Jurnal Perempuan,2010

Saptowalyono,C. A. Repot Disinggahi Imigran Ilegal. 23 November 2009.Diakses dari http://female.kompas.com/read/xml/2012/08/14/06404130/repot.disinggahi.imigran.ilegal

Satjipto Raharjo.Membedah Hukum Progresif, Penerbit Buku Kompas,Jakarta,1987.

Sudarto,Hukum dan Hukum Pidana,Cetakan ke empat,Penerbit:Alumni,Bandung,1986.

Thauefiek Zulbahary,Menilai Dampak Kebijakan Anti Traffcking di Indonesia Terhadap HAM Kelompok Rentan dan Korban,Jurnal Perempuan,2010.

Wirjono Prodjodikoro,Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia,Refika Aditama Jakarta

Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen

Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP)

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kemigrasian

Sumber Lainnya

Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia), Pidato Pengukuhan, Diucapkan pada Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Rapat Senat Terbuka Universitas Diponegoro Semarang,2007.

JCT Simorangkir,et.al,Kamus Hukum,Sinar Grafika,Jakarta,2003

Hartono, Bambang,Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Manusia yang Melalui Jalur Provinsi Lampung,Universitas Bandar Lampung,2012


Article Metrics

Abstract view : 113 times
PDF - 41 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.