ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENYEDIAAN FASILITAS KHUSUS MENYUSUI DAN/ATAU MEMERAH ASI UNTUK MENDUKUNG PROGRAM ASI EKSLUSIF DI PROVINSI LAMPUNG

Okta Ainita

Abstract


ABSTRACT

Breastmilk, which is called as Exclusive Breastmilk is given to baby since the day baby is born until 6 (six) months without adding and / or replacing with other foods or beverages. Governments are responsible for setting policy in order to guarantee the right of infants and children to get the exclusive breastmilk. Regulatory Policy Regions in Lampung Province related to exclusive breastfeeding is still less effective. Coverage of babies who get exclusive breastfeeding in Lampung Province in 2015 is amounted to 57.70%, which is still below the figure from the expected target as 80%. The Government policy on provision of special breastfeeding facilities in the workplace and public facilities for its implementation has not been fully implemented in accordance with the provisions prevailing laws and regulations. Particularly in the Province of Lampung, based on the observation of researchers, there is an office providing nursery room, but the standard is not good enough and also the facilities in it are not yet eligible. In line with that, the nursery room which exist in public places like terminal, shopping center, tourist attractions, hotels still do not provide specific facilities for breastfeeding activity. The law enforcement against the disfunction of working places and public places which do not provide nursery room like private sector, government offices, regional government as well is still going on. As the conclusion, the lack of opportunity given by the respective institutions still reflect that breastfeeding mothers still have no proper opportunity to deliver their rights in using the facilities. It also could be said that the regulation has not been running the way it should be regarding the existing regulations.


Keywords


Policy, Breastfeeding Facilities, Exclusive Breastfeeding Program

Full Text:

PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Rizki NatiaWiji, 2013, ASI dan Panduan Ibu Menyusui, Yogyakarta : Nuha Medika.

Satjipto Raharjo, 1980,Hukum dan Masyarakat, Bandung: Angkasa.

Subarsono, A.G. 2012. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

B. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 ).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 ).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI.

Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Kesehatan Nomor 48/Men.PP/XII/2008,Per.27/Men/XII/2008,1177/Menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian ASI Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja.

Peraturan Daerah (Perda) Lampung Nomor 17 Tahun 2014 tentang pemberian ASI Eksklusif.

Peraturan Gubernur (Pergub) Lampung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI, Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya.

C. Sumber Lain

Profil Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2015. Dinas Kesehatan. Provinsi Lampung.

www.hukumonline.com

Kamus Bahasa Inggris-Indonesia. Hasan Sadily dan John F. Echol. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2001.

Kamus Hukum. Andi Hamzah. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1998.


Article Metrics

Abstract view : 129 times
PDF - 201 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.