Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Se-Sumatera)

Khairudin KHAIRUDIN, Rina Erlanda

Abstract


This study aims to demonstrate empirically the effect of the transparency and accountability of local government financial statements (LKPD) on the level of local government corruption. Tests performed on 15 city government in Sumatera.The data used are secondary data derived from the results of the Corruption Eradication Commission (KPK) on National Integrity Index of local government, the local government website, and the results of the audit The Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI) on the financial statements of local government in 2011 to the year 2013.This study using purposive sampling method and using a multiple linear regression analysis. The results showed that the transparency of local government financial statements (LKPD) negatively affect the level of local government corruption and accountability of local government financial statements (LKPD) positive effect on the level of local government corruption.

Keywords


Transparency; Accountability; Local Government Financial Statements; Corruption; Local Government.

Full Text:

PDF COVER

References


Aminah, dan Rosmiati Tarmizi. 2013. Penerapan Good Governance pada Pemerintah Daerah Se-Indonesia.

Butar, Sansaloni Butar. 2014. Implikasi Regulasi Pasar Modal terhadap Motif Manajemen Laba: Pengujian Berbasis Teori Pensinyalan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Volume 11 Nomor 1: 99-119.

De Asis, Maria Gonzales. 2006. Reducing Corruption at the Local Level. Washington DC: World Bank Institute.

Elwood, Sheila. 1993. Parish and Town Councils: Financial Accountibility and Management. Local Government Studies, Volume 19: 368-386.

Engers, M. 1987. Signaling with Many Signals. Econometrica, 55, 663-674.

Gedeona, Hendrikus Triwibawanto. 2005. Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah: Sebuah Alternatif Pemberantasan Korupsi di Tingkat Daerah. Jurnal Ilmu Administrasi, Volume 2, Nomor 3: 245-256.

Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 19. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hartono, Jogiyanto. 2000. Hubungan Kandungan Informasi Arus Kas, Komponen Arus Kas, dan Laba Akuntansi dengan Harga atau Return Saham.Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Volume 3.

ITB, CUI. 2004. Keterkaitan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pencapaian Good Governance. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Volume 15, Nomor 1: 34-37.

Jensen, M. C., and W. Meckling. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure. Journal Of Financial Economics 3: 305-360.

Klitgaard, Robert. 1998. International Cooperation Against Corruption.Finance & Development, Volume 35, Number 1.

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2014. Integritas Sektor Publik Tahun 2013: Fakta Korupsi dalam Layanan Publik. Jakarta: KPK.

Kurniawan, Teguh. 2009. Peranan Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi Volume 16, Nomor 2: 116-121.

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.

Mardiasmo. 2002. Otonomi Daerah sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah.Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat.

Marston, Claire. 2003. Financial reporting on the Internet by leading Japanese companies. Corporate Communications: An International Journal, Volume 8 (1):23- 34.

Morris, R. D. 1987. Signalling, Agency Theory and Accounting Policy Choice. The Accounting and Business Research, 18, 47-56.

Munir, Badrul. 2003.Perencanaan Anggaran Kinerja: Memangkas Inefisiensi Anggaran Daerah. Yogyakarta: Samawa Center.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pope, Jeremy. 2008. Strategi Memberantas Korupsi (Edisi Ringkas). Jakarta:Transparency International Indonesia.

Prabowo, Ronny, dan Kurniawan Sekar Angkoso. 2006. Factors Influencing The Extent of Web-Based Disclosure: An Empirical Analysis of Indonesian Manufacturing Firms.Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Volume 8, Nomor 2: 92-98.

Republik Indonesia, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Rinaldi, Taufik, Marini Purnomo, dan Dewi Damayanti. 2007. Fighting Corruption in Decentralized Indonesia Case Studies on Handling Local Government Corruption.

Setiawan, Wahyu. 2012. Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia.Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Shah, Anwar (Edited). 2007. Performance Accountability and Combating Corruption. Washington DC: The World Bank.

Singarimbun, Masri, dan Sopian Effendi. 2000.Metode Penelitian Survei. Jakarta: Pustaka LP3ES.

Sopanah, dan Mardiasmo. 2003. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan Pengetahuan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah.Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VI di Surabaya.

Spence, M. 1973. Job Market Signaling. The Quaterly Journal of Economics, 87 (3), 355-374.

Tahir, Arifin. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Gorontalo. Jurnal Akuntansi, Volume XVI, No. 03: 413-426.

www.bpk.go.id

www.kpk.go.id

www.ti.or.id




DOI: http://dx.doi.org/10.36448/jak.v7i2.752