Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Propinsi Lampung

Herry Goenawan Soedarsa, Avrina Tryasmarini Dwi Putri

Abstract


According to UU No. 17 / 2003 about state of financial claims that regional leaders should give the stewardship of the budget implementation in the form of financial report to parliament.Such financial statement covering a report the realization of regional, at least the balance, the report cash flow and the record on the financial statements.In accordance with the mandate pp no. 24 / 2005 about government, the accounting standard we need to be a assessment to the financial management of local governments in order to assess whether related regional governments managed to carry out his duty with good or not. The aim of this research is to find out if there are differences financial performance governments city se-propinsi lampung in 2011 and 2012 ' s independence, based on an indicator effectiveness, efficiency and growth of regional financial. Data used in this research is data skunder, in the form of a report the realization of budget district 2011-2012 originating from BPK-RI lampung area. he analysis used is an analysis of qualitative and quantitative analysis by the instrument in form of independent analysis of a sample t test with standard of significance 0.05 or 5 %.

Keywords


Financial performance, independence, effectiveness, efficiency, regional Financial growth

Full Text:

PDF

References


Akbar, Bahrullah. 2002. Fungsi Manajemen Keuangan Daerah. Majalah Pemeriksa. Edisi No. 87, Oktober.

Darumurti, K.D dan Rauta, Umbu. 2000. Otonomi Daerah, Kemarin, Hari ini, dan Esok, Kritis, Vol. XII, No. 3, 1 - 53.

Departemen Dalam Negeri. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327.1996. tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.

Devas, Nick, Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey, Roy Kelly. 1989. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia (Terjemahan Masri Maris) UI – Press, Jakarta.

Diana. 2008. Analisis Kinerja Atas Laporan Keuangan Pemerintah Propinsi Se-Sumatera Bagian Selatan. Skripsi. Universitas Sriwijaya. Palembang.

Ferdinand, Augusty. 2006. Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian untuk Skripsi, Tesis. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

Halim, Abdul. 2001. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Pertama. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.

Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta.

Hamzah, Ardi. 2006. Pengaruh Belanja dan Pendapatan terhadap pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran. Jatim. Konferensi Penelitian.

Haryanto, dkk,. 2007. Akuntansi Sektor Publik Edisi Pertama. BPFE Universitas Diponegoro. Semarang.

Kaho, Yosef Riwu. 1998. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. PT. Bina Aksara. Jakarta.

Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi. Yogyakarta.

Musgrave, Richard A, dan Musgrave, Peggy. 1993. Public Finance in The Theory and Practice (Alih Bahasa oleh Alfonsus Sirait), MC-Graw Hill Kogakusha. Ltd Tokyo.

Nordiawan, Deddi. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat. Jakarta.

Pamudji. 1994. Profesionalisme Aparatur Negara dalam Meningkatkan Pelayanan dan Perilaku Politik Publik. Jakarta.

Pasrah, Rudi. 2007. Analisis Kinerja dan Kemandirian Keuangan Daerah serta Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. Kajian Ekonomi. Vol 6 No.2, 198-221.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13, tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 2006. Depdagri RI.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 2007. Depdagri RI.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor No. 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Depdagri RI.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Samson dan Bastian, Indra. 2001. Indikator-Indikator Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Barito Kuala 1995/1996 –1999/2000. Tesis. Universitas Gadjah

Mada. Yogyakarta.

Simatupang, Paula. 2007. Studi Komparasi Evaluasi APBD Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan. Tesis Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya. Palembang. (tidak dipublikasikan).

Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D. Alfabeta. Bandung.

Suparmoko. 2002. Ekonomi Publik. Andi. Yogjakarta.

Suprapto, J. 2007. Statistik untuk Wawasan Global. Salemba Empat. Jakarta.

Susantih, Heny dan Saftiana, Yulia. 2008. Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Se-Sumatra Bagian Selatan. Simposium Nasional Akuntansi XII.

Syamsi, Ibnu. 1986. Pokok-Pokok Kebijaksanaan, Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional. CV. Rajawali. Jakarta.

Undang-Undang RI No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang RI No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang RI No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang RI No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang RI No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Wiyono, Gendro. 2011. Merancang Penelitian Bisnis. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.




DOI: http://dx.doi.org/10.36448/jak.v5i2.544