Does Financial Performance Of Local Government Influence On The Audit Agency Opinion?

Khairudin KHAIRUDIN

Abstract


Based on information from BPK RI (2013) that LKPD opinion from 2007 until 2011 has a positive development and achievements of local governments in financial management. From year to year where local governments obtain an unqualified opinion (WTP) for the financial statements continue to grow, although the progress is not as expected. The objectives of this research is to compare the financial performance of the District Government /Cities in Indonesia which concurs with WTP and non-WTP opinion from BPK. Therefore, the problems in this study is whether the financial performance of the District Government / Cities in Indonesia who opined WTP better and significantly different from the non-WTP. Using cluster sampling, this study selectt 122 local government in Indonesia, which consists of 57 District who opined WTP, and 65 District opined that non-PAP. Meanwhile, the local governments financial performance measure used in this study is the ratio of the area of financial independence, effectiveness ratio, efficiency ratio, and growth ratios. From statistical test results, this study conclude that the financial performance of the District Government /Cities in Indonesia who opined WTP is significantly different and better than the non_WTP for fiscal year 2011 data. These findings imply that in line with what was predicted earlier that the local government has WTP keunangan should also have a better performance compared well with the local governments do not.

Keywords


BPK Opinion, Financial Performance, Local Government Financial Reports

Full Text:

PDF

References


Akbar, Bahrullah. 2002. Fungsi Manajemen Keuangan Daerah. Majalah Pemeriksa. Edisi No. 87, Oktober.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2009. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2008

Bastian, Indra. 2001. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Edisi Pertama. Yogyakarta. BPFE.

Budiartha, Ketut. 2008. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2006-2007. Semarang. Jurusan Akuntansi FEB Universitas Diponegoro.

Departemen Dalam Negeri. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327.1996. Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.

Djanegara, MS. dan Wakhyudi, 2007. Analisis Keterkaitan Rasio Keuangan Daerah Dalam Pengukuran Kinerja Pemda (Studi pada Setda Kab. Bogor). Jurnal Ilmiah Universitas Kesatuan Bogor, Vol 9 No.2 Oktober 2007

Erawati, Ni Made Adi, 2009. Analisis Kinerja Keuangan Kawasan SARBAGITA (Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan) Tahun Anggaran 2007-2008. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, Vol 7 No. 1 Januari 2012 (ojs.unud.ac.id)

Evana, Einde. 2012. Jangan Geer Dapat WTP. Tribun Lampung No. 1242/Tahun IV.

Ghazali, Imam dan Chariri. 2007. Teori Akuntansi. Semarang. UNDIP.

Gray, R. 2001. Thirty Years of Social Accounting, Reporting, and Auditing: what (if anything) have we learnt? Business Ethics: A European Review, Vol. 10, No.1, pp. 9-15.

Halim, Abdul. 2002. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Yogyakarta. UPP AMP YKPN.

Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta. Salemba Empat.

Hutajulu, Halomoan. 2012. Kajian Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Jayapura Pada Era Otonomi Khusus. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, Vol 5 No. 2 Agustus 2012

Kawedar, Warsito; Rohman, Abdul; Handayani, Sri. 2008. Akuntansi sektor publik. Pendekatan penganggaran daerah dan akuntansi keuangan daerah. Buku 1. Penerbit: Universitas Diponegoro

Mahmudi. 2006. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta. Andi.

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Permendagri No. 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Permendagri No. 21 Tahun 2011 Tentang Stuktur APBD

Peraturan BPK-RI No. 1 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

Samad, Abraham, 2012. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengingatkan kepala daerah jangan puas dengan predikat opini penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan yang diraihnya karena belum tentu mereka bersih dari tindak pidana korupsi. Diakses 10 November 2012 http://nilah.com

Susantih, Heny dan Saftiana, Yulia. 2008. ―Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Se-Sumatra Bagian Selatan‖. Simposium Nasional Akuntansi XII.

Susilo, Gideon Tri Budi dan Hariadi, Priyo, 2007. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi (Studi Pada Pemda Propinsi Jawa Tengah).

Konferensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Pertama UPNV Surabaya_Jawa Timur, April 2007.

Syamsi, Ibnu. 1986. Pokok-Pokok Kebijaksanaan, Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional . Jakarta. CV. Rajawali.

Unjaswati, Shinta. 2009. Pengukuran Kinerja APBD Pemkab. Muaro Jambi. Jurnal Cakrawala Akuntansi, Vol 1 No. 1 Februari 2009

Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.




DOI: http://dx.doi.org/10.36448/jak.v4i1.239