Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010-2014

Herry Goenawan Soedarsa

Abstract


This study aims to assess the financial performance of the local government district Pesawaran using financial ratio analysis of budget revenue and expenditure Pesawaran District 2010-2014.

The analysis is used to analyze financial performance is by calculating the ratio of the area Independence , Ratio Effectiveness , Efficiency Ratio . While the analysis is used to analyze the financial capacity of the area is by counting Share and Growth , Financial Capability Map.  Based on analysis of the financial performance of it can be concluded , the average ratio of local independence Pesawaran District that are in the relationship patterns instructive .But the level of effectiveness of financial management Pesawaran District is fairly effective . While the level of efficiency of financial management is relatively less efficient , the financial condition of local government district Pesawaran still not ideal. Can be seen from the average Share and Growth. Position Pesawaran District is in quadrant II.


Keywords


Financial Ratio Analysis Budgets , Performance Local Government Finance

Full Text:

PDF

References


BAPPENAS. 2003. Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi

Daerah. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.

Budiarjo, Koswara. (2001:169), World bank, good governance, (dalam LAN:2000:5), “the way state power used in managing economic and society”. https://adilesmana.wordpress.com/2010/08/17/pertanggungjawaban-publik-dan-legitimasi-pemerintahan/?_e_pi_=7%2cPAGE_ID10%2c2798002737

Pada 5 September 2015 jam 11.30 WIB.

Bastian, 2001. Indikator-Indikator Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Darah 1999-2000. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

DeddyK, Peta Kemampuan Keuangan Provinsi dalam Era Otonomi Daerah. Jurnal Akuntansi.

Departemen Dalam Negeri. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327.1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.

Herry, Avrina. 2014. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung. Jurnal Akuntansi & Keuangan, Vol.5, No.2, 59-70.

Halim, 2002. Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta.

Hamzah, Hery. 2006. Pengaruh Belanja dan Pendapatan terhadap pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran. Jatim. Konferensi Penelitian.

Mahsun, Moh., Firma Sulistyowati & Heribertus Andre Purwanugraha. (2011).Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: BPFE.

Mahmudi, (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, Legislatif, dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik, Edisi 2, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mahmudi, (2011). Akuntansi Sektor Publik,Yogyakarta: UII Press.

Mardiasmo. (2010). Akuntansi Sektor Publik dan Good Governance, bahan paparan pada Seminar Nasional Akuntansi Sektor Publik yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, 13 Maret 2010.

Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi. Yogyakarta.

Pramono, 2011. Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah Kota Surakarta. Jurnal Skripsi. STIE AMA Salatiga.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang struktur atau komponen APBD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014, tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2015.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

PPH, 25, 29, 21. Tentang pajak penghasilan.

Syamsi, ibnu. 1986. Pokok-Pokok Kebijaksanaan, Perencanaan Pemrograman, Dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional. CV. Rajawali. Jakarta.

Sugiyono. 2012. Analisis Deskriptif dalam Metode Penelitian Kualitatif. Penerbit Alfabeta. Jakarta.

Teori sinyal, Jama’an. (2008). http://ekonomi.kabo.biz/2011/07/teori-sinyal.html Pada 11 Januari 2016 Jam 11.30 WIB.

Undang-Undang RI No. 5 tahun 1979 tanggungjawab penyelenggara negara.

Undang-Undang RI No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang RI No. 12 tahun 2008 tentang dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Ulum, Ihyahul. (2009). Audit Sektor Publik, Jakarta: PT Bumi Aksara.

Yuliana, 2013. Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja (Apbd)

Ditinjau Dari Rasio Keuangan Kabupaten Sragen. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.




DOI: http://dx.doi.org/10.36448/jak.v11i1.1396