Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dan Pelaku Usaha Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Tami Rusli

Abstract


Elementary concept is form of consumerism code intrinsically because rule of law protecting importance of consumer in Indonesia not yet is adequate. Although in fact this code have given equivalence domicile between perpetrator and consumer of effort, but in course of its implementation in the reality still there are limitation of ability of his law in finishing dispute that happened between perpetrator and consumer of[is effort, especially when entry of role of jurisdiction institute in checking case of objection of Body decision of[is Solving Of Dispute Consumer. Despitefully several things arranging about how to the solving of consumer dispute also still there are oposition as arrangement of Section 54 Sentence 3 with Section 56 Sentence 2, thereby rule of the sections efficient becoming not

 


Keywords


Solving of dispute; consumer; perpetrator of effort

Full Text:

PDF

References


A. Buku

Ali Achmad, Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis), Penerbit, Chandra Pratama, 1996.

FriedmannW, Law in a Changing Sosiety, Stevens & Sons Limited London tahun 1959.

Kusumaatmadja Mochtar, Fungsi Hukum Dalam Pembangunan, Bina Cipta,

Miru Ahmadi & Sutarman Yudo, Hukum Perlindungan Konsumen, Penerbit, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Rahardjo Satjipto, Hukum Dan Perubahan Sosial, Alumni Bandung, 2009.

Shofie Yusuf, Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang

Perlindungan Konsumen, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

----------------- dan Somi Awan, Sosok Peradilan Konsumen Mengungkap berbagai persoalan Mendasar BPSK”, Penerbit Piramedia, Jakarta, 2004.

Wijaya Gunawan dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/ 2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Tami Rusli, Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dan Pelaku Usaha Menurut Peraturan Perundang-Undangan, Universitas Bandar Lampung, 2012.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.