Analisis Penerapan Batas Maksimum Kepemilikan Tanah Terhadap Luas Tanah Pertanian (Studi Kasus Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan)

Noviasih Muharam

Abstract


Soil limited number can not be increased then in terms of land ownership can not exceed the maximum limit of agricultural land, especially land ownership. Problems in this paper, how the application of the maximum limit land ownership to extensive farming. Method of approach is normative juridical approach, data source is secondary data. The collection of data carried out the study of literature and analyzed qualitatively. The results showed that the maximum limit land ownership to agricultural land area is not in accordance with the legislation in force .. It should, the Government called on the public to inventory owned land as well as reporting so that the Government may determine ground objects that will be the object of reform.

Keywords


Limit, Land Tenure, Land Agriculture.

Full Text:

PDF

References


Arie Susanti Hutagalung, Program Redistribusi Tanah di Indonesia, Suatu Sarana ke Arah Pemenuhan Masalah Penguasaan Tanah dan Pemilikan Tanah, Rajawali, Jakarta, 1985.

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Cetakan Kedua Belas, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2008.

Chadijah Dalimunte, Pelaksanaan Landreform di Indonesia dan

Permasalahannya, USU Press, Medan, 1988.

H.Achmad Chomzah, Hukum Agraria (Pertanahan) Indonesia, Jilid 2, Prestasi Pustaka Publiser, Jakarta, 2003.

Mukmin Zakie, Kewenangan Negara Dalam Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum di Indoneisia dan Malaysia, Cetakan Kedua, Mata Padi Pressindo, Yogyakarta, 2013.

Samun Ismaya, Hukum Administrasi Pertanahan, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.

Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Cetakan Keenam, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor Sk. 509/Ka/1961 tentang Pernyataan Penguasaan Oleh Pemerintah Atas Bagian-Bagian Tanah Yang Merupakan Kelebihan Dari Luas Maksimum

M. Marwan & Jimmy P, Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition), Reality Publisher, Surabaya, 2009.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.