IMPLEMENTASI PASAL 11 AYAT (2) HURUF C PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG (Studi Pada Bagian Perencanaan Sek

Ansori Ansori, Santi Melia

Abstract


In implementing regional autonomy, it must ensure that there is a harmonious
relationship between the community, the Regional Government must always be oriented
towards improving welfare and providing services to the community by taking into
account the interests and aspirations of the wider community. The problem in this
research is how to implement Article 11 Paragraph (2) Letter C of the Governor's
Regulation Number 60 of 2016 concerning the Position, Organizational Structure,
Duties and Functions as well as the Work Procedure of the Secretariat of the Regional
People's Representative Council (DPRD) of Lampung Province and what are the
obstacles to the implementation Article 11 Paragraph (2) Letter C Governor Regulation
Regarding Number 60 Year 2016. The research method uses a normative juridical
approach and an empirical approach using secondary data and primary data, then
qualitative juridical data analysis is carried out. The results of the study,
Implementation of Article 11 Paragraph (2) Letter C Governor Regulation Number 60
of 2016 that the DPRD Secretariat has the task of carrying out secretarial
administration. So that in carrying out this task, it has the functions of administering the
administration of the DPRD and DPRD Financial Administration, holding DPRD
meetings, Absorption of aspirations, public relations and DPRD protocols and
obstacles to the implementation of Article 11 Paragraph (2) Letter C Governor
Regulation Number 60 of 2016 including in budgetary constraints: 1) The nominal
budget is always made in excess of the need so as to provide opportunities for
interference and corrupt practices, 2) making a budget that can only be understood
process for allocating economic resources (budget). Suggestions, the Regional
Government should be able to prepare the RPJMD for the next period earlier so that

the preparation of the RKPD, KUA, PPAS to RKA SKPD can be arranged as effectively
as possible in accordance with the budget period to be implemented.


Keywords


Implementation, Duties and Functions of the People's Representative Council (DPRD) of Lampung Province

Full Text:

PDF

References


A. BUKU-BUKU

Lawrence M. Friedman. 2001. American Law An Introduction Second Edition (Hukum

Amerika Sebuah Pengantar). Penerjemah Wisnu Basuki. Penerbit Tatanusa,

Jakarta

Dyeseperti yang dikutip olehSubarsono, 1981, ketika pemerintah membuat kebijakan

public, ketika itu pula pemerintah menglokasikan nilai-nilai kepada masyarakat,

karena setiap kebijakan mangandung seperangkat nilai di dalamnya.Ketika

kebijakan public berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang

hidup di masyarakat, maka kebijakan publik harus mampu mengakomodasi

nilai-nilaia dan pratika-pratika yang hidup di masyrakat

Purwo Santoso. Optimalisasi Fungsi DPRD : Penetapan Agenda dan Pengembangan

Kemitraan. Worksop DPRD Kabupaten Lombok Tengah.Diselenggarakan di

Yogyakarta pada tanggal 9-10 Oktober Tahun 2010.

Rozali Abdullah. Pelaksanan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara

Langsung. Jakarta: Rajawali. 2005.

Thomas R. Dye. 1995. Understanding Public Policy. (8th Edition).Prentice Hall. New

York. Sebagaimana dikutip oleh Subarsono. 2016. Analisis Kebijakan Publik:

Konsep. Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Peraturan perundangan

Undang- Undang Nomor 09 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah

Peraturan Pemerintah tentang Undang-Undang Nomor 18 tahun 2016 tentang

pembentukan dansusunan perangkat daerah Provinsi Lampug

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2016 tentang kedudukan,susan organisasi, tugas

dan fungsi, serta tata kerja sekertariat dewan perwakilan rakyat Provinsi

Lampung

C. SUMBER-SUMBER LAIN

http://www.geocities.com/aripsda/makalah.optimalisasi.htm.

Jeje Hendro. 2012. Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pada Dinas Perkebunan

Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012.E-Skripsi Universitas Andalas.

Rinni Oike Borong. Analisis Sistem Penyusunan Anggaran Pemerintah Kota (Studi

Pada Sekretariat DPRD Kota Manado). Jurnal Emba Volume 5 Nomor 2


Refbacks

  • There are currently no refbacks.