ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN DALAM MENENTUKAN KERUGIAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI MELALUI ELEKTRONIK (Studi Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia di Propinsi Lampung)
Abstract
Breaking into security systems on the Internet is happening almost every day all
over the world. The risk of transacting via the internet is very possible, intruders
managed to access computers in a protected network. If there is insecurity in the
computer network, it becomes a burden for business actors in terms of their
responsibilities. The problem in this study is the way in which standard agreements
occur through electronic means, and the power of binding agreements through
electronics in Indonesian contract law, as well as evidence in determining consumer
losses caused by standard agreements in electronic transactions. The research method
uses a normative juridical approach and an empirical approach using secondary data,
primary and tertiary data, then qualitative juridical data analysis is carried out. The
results of the study, the way a standard agreement occurs via electronic means if we
base it on Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trading Through
Electronic Systems, it is the same as agreements in general, if viewed from the theory of
the Consensual Principle which states that an agreement is born at the moment an
agreement is reached, then the agreement it was born on the second the receipt of an
offer (offerte). The power of binding agreements via electronic means in Indonesian
treaty law is contained in Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code in conjunction
with Article 1320 of the Civil Code. This provision reads "All Agreements made legally
valid as law for those who make them". Evidence in determining consumer losses
caused by standard agreements in electronic transactions with the impossibility of
meeting the parties directly (faceless nature) and the absence of real bargaining
between the parties, it does not rule out the possibility of fraud or other forms of fraud
that can cause losses. for consumers due to the use of advanced technology. To prove
the existence of a loss for consumers in an electronic agreement, of course, evidence is
needed that can be used as a proof guide. Suggestion, Law enforcement officers need to
understand electronic transactions in depth, so that if there is a dispute between
business actors and consumers in this electronic transaction, they can immediately
resolve the dispute.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
A. BUKU-BUKU
Achmad Ali, 1996, Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis),
Penerbit, Chandra Pratama, Jakarta
Bambang Waluyo. 2012. Penelitian Hukum dalam Praktek. Sinar Grafika, Jakarta,Huala Adolf. 2004. Hukum Perdagangan Internasional, Rajagrafindo Persada,
Jakarta.
H.E. Saefullah, 2010. Beberapa Masalah Pokok tentang Tanggung Jawab
Pengangkutan Udara. Pusat Penelitian Universitas LPPM-Universitas Islam
Bandung (UNISBA). Bandung.
Onno W. Purbo dan Tony Wiharjito. 2002. Keamanan Jaringan Internet. PT. Elex
Media Komputindo. Kelompok Gramedia. Jakarta.
Lili Rasjidi. 1985. Dasar –Dasar Filsafat Hukum, Alumni. Bandung.
------- dan I.B. Wyasa Putra. 1993. Hukum Sebagai Suatu Sistem. PT. Remaja
Rosdakarya Cekatan. Bandung.
Mariam Darus Badrulzaman. 1994. Aneka Hukum Bisnis. Alumni. Bandung.
Mochtar Kusumaatmadja. 1976. Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam
Pembangunan Nasional, Binacipta, Bandung.
--------. 1976. Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Binacipta.
Bandung..
--------. 1976. Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Binacipta.
Bandung.
Ridwan Syahrani. 1985. Seluk-Beluk dan Azas-Azas Hukum Perdata. Alumni.
Bandung.
R. Setiawan,. 1987. Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Binacipta, cetakan ke-4.
Shidarta. 2000. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Grasindo. Jakarta.
Sutan Remy Sjahdeini. 1993. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang
Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia , Institut Bankir
Indonesia. Jakarta.
Sutan Remy Sjahdeini dalam Shidarta. 2000. Hukum Perlindungan Konsumen
Indonesia, Grasindo, Jakarta.
Tami Rusli, 2012. Hukum perlindungan Konsumen di Indonesia. Anugerah Utama
Raharja. Bandar Lampung.
-------, 2016. Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Yang
Berkeadilan Di Indonesia, Anugerah Utama Raharja. Bandar Lampung.
B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat,
UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
UU No. 11 Tahun 2008 Junto UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE,
C. SUMBER LAINNYA
Ari Purwadi. 1992. Aspek Hukum perdata pada Perlindungan Konsumen, Yuridika,
Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga No. 1 dan 2 Tahun VII, Januari,
Februari, Maret, April. Surabaya,
Djuhaendah Hasan. 1996. Lembaga Jaminan kebendaan Bagi Tanah Dan benda Lain
Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan
Horisontal. Citra Aditya Bhakti. Bandung.
Johannes Gunawan, 1999. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut UU No. 8/1999
Tentang Perlindungan Konsumen”, Jurnal, Hukum Bisnis, Volume 8
Mariam Darus Badrulzaman. 1980. Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari
Sudut Perjanjian Baku (Standard), Makalah pada Simposium Aspek-Aspek
Hukum Masalah Perlindungan Konsumen” diselenggarakan BPHN Departemen
Kehakiman pada 16-18 Oktober di Jakarta.
------- 1986. Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku
(Standar dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional, Simposium Aspek-Aspek
Hukum Masalah Perlindungan Konsumen . Binacipta.. Bandung
------- 2001. E-Commerce : Tinjauan Dari Hukum Kontrak Indonesia, Jurnal Hukum
Bisnis, Volume 12. Jakarta,
------- 2001. “Mendambakan Kelahiran Hukum Saiber (cyber law) di Indonesia, Pidato
diucapkan pada upacara memasuki masa Purna Bhakti Sebagai Guru Besar tetap
pad Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, medan, di hotel Danau Toba,
Refbacks
- There are currently no refbacks.