ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TERSANGKA DALAM STATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO) PASCA MELAKUKAN PRA PERADILAN

Zainudin Hasan

Abstract


Within the framework of upholding justice, legal certainty and the rights of
suspects, lawmakers create a new institution, namely the pretrial institution. Institutions
for the protection of suspects' rights and dignity, the protection of suspects gets
unauthorized behavior or acts without reason based on the law. Pre-trial is the
authority of the District Court to examine and decide on the legality, whether or not the
arrest is legitimate or whether the investigation is terminated or the termination of the
prosecution Request compensation or repair by the suspect or assistance. Then the
Criminal Suspect Included in the People's Search List (DPO) in the case of filing a
pretrial petition has been carried out in the Supreme Court Circular Letter (SEMA)
Number 1 of 2018. concerning, pretrial for suspects who bring themselves or are in the
status of the People's Search List hereinafter referred to as (DPO).


Keywords


Pretrial, Malfunction, List of People Search, Judge Determination

Full Text:

PDF

References


M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan

Sidang Pengadilan. Banding. Kasasi dan Peninjauan kembali). Sinar Grafika,

Jakarta. 2008.

M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (penyelidikan

dan Penuntutan). Siar Grafika, Jakarta. 2006.

Muladi dan Barda Nawawi. Bunga Rampal Hukum Pidana. Alumni. Bandung. 1992.

M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (penyelidikan

dan penuntutan). Sinar Grafika, Jakarta. 2006.

Moch. Faisal Salam. Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek, Mandar Maju,

Bandung. 2001.

Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, BP Universitas Diponogoro,

Semarang. 1995.

Mukti Arto. Peraktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. Pustaka Pelajar,

Yogyakarta. 2016.

Ratna Nurul Afiah. Prapradilan dan Ruang Lingkupnya. Akademika Pressindo. Jakarta.

Yesmil Anwar dan Adang. System Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan

Pelaksanaanya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia). Widya Padjajaran,

Bandung. 2009.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 “ Tentang Kepolisian

Republik Indonesia” Lembaran Negara RI, Tahun 2002.

C. SUMBER LAIN

Agus Raharjo. Profesionalisme Polisi dalam Penangkapan hukum. Jurnal Dinamika

Hukum. Volume 11 Nomor 3. 2019.

Bambang Hartono. Analisis Pelaksanaan Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam

Tindak Pidana Korupsi. Keadilan Progresif, Volume 2 nomor 1. 2011.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.