ANALISIS PELAKSANAAN KONSINYASI GANTI RUGI PADA PENGADAAN TANAH

TAMI RUSLI

Abstract


The process of land acquisition will never be separated from the problem of compensation, therefore it is necessary to conduct prior research on all information and data submitted in the assessment (Apprisal) of compensation. If an agreement has been reached on the form and size of the compensation, a compensation payment will be made and then proceed with the disposal or transfer of the rights to the land concerned. The problem that will be discussed in this issue is how the implementation of consignment change in the District Court. The research method used is normative juridical using secondary data obtained from literature study and data analysis with qualitative juridical analysis. Research Results are. Implementation has acted in accordance with the procedures established in Law No. 2 of 2012 on Land Procurement for Development for the Public Interest. Suggestions that the Government in this case should increase socialization to the community, especially about consignment properly so that obstacles suchas people who refuse to compensate will realize that the interests of the state and the nation is more important than personal interests.


Keywords


Analysis; Consignment; Land Procurement.

Full Text:

PDF

References


A. BUKU

Abdulrrahman, Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Adrian Sutedi, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Ed. 1, Cet. 2 Jakarta, Sinar Grafika, 2008.

Mariam Darus Badrulzaman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Bandung, Alumni, 1983.

Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta, 2004.

R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 1987.

R. Subekti, Aneka Perjanjian, Alumni Bandung, 1985

Soerjono Soekanto, Taneko Soleman, Hukum Adat Indonesia, Cetakan Keempat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Sudargo Gautama, Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria, Alumni, Bandung, 1984.

Winahyu Erwiningsih, Hak Menguasai Negara Atas Tanah, Total Media, Yogyakarta, 2009.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KUHPerdata

UndangUndang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Beserta Benda-Benda di atasnya.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 36 Tahun 2005.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.