https://socius.unesa.ac.id/css/
Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Sebelum Dan Setelah Memperoleh Opini WTP | Tarmizi | Jurnal Akuntansi dan Keuangan

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Sebelum Dan Setelah Memperoleh Opini WTP

Rosmiaty Tarmizi, Khairudin KHAIRUDIN, Ayu Jayadi

Abstract


This research aims to determine the local government’s financial performance Bandar Lampung city before and after obtaining WTP. Method opinion research using qualitative methods and quantitative methods of descriptive analysis with Paired Sample t Test different quantitative Test. Data used in this study is a local government financial reports (LKPD) 2008- 2012 Bandar Lampung city that has been audited by BPK-RI region Bandar Lampung. Conclusion result this study found that the financial performance of the city government after the Bandar Lampung city WTP’s opinion is different with before WTP’s opinion, which means the local government’s financial performance Bandar Lampung city after WTP’s opinion is better before WTP’s opinion.

Keywords


Financial Performance, Local Government, WTP Opinion

Full Text:

PDF

References


Bastian, Indra. 2001. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Indonesia. Jurnal Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Yogyakarta.

Devas, et.al. 1989. Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Kinerja Keuangan. Jurnal Otonomi Daerah. Bali.

Djanegara dan Wakhyudi. 2007. Analisis Keterkaitan Rasio Keuangan Daerah Dalam Pengukuran Kinerja Pemda. Bogor.

Erawati, Ni Made Adi. 2009. Analisis Kinerja Keuangan Kawasan SARBAGITA Tahun Anggaran 2007-2008. Denpasar.

Evana. 2012. Pengelolaan Keuangan Negara yang baik oleh BPK RI. Jurnal Media Indonesia tentang Info Daerah. Bandar Lampung.

Halim, Abdul. 2001. Definisi Keuangan Daerah : ”Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 3”. Jakarta Salemba Empat.

Halim, Abdul. 2002. Rumusan Rasio Keuangan Daerah : ”Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 3”. Jakarta Salemba Empat.

Halim, Abdul. 2004. Rasio Keuangan Pemerintah Daerah : ”Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 3”. Jakarta Salemba Empat.

Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik : ”Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 3”. Jakarta Salemba Empat.

Hutajulu, Halomoan. 2012. Analisis Kajian Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jayapura Pada Era Otonomi Khusus. Yogyakarta.

Kawedar, Warsito. 2008. Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi Sektor Publik. Semarang.

Mahmudi. 2007. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. 2002. Tujuan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Analisis Kinerja Keuangan.

Mardiasmo. 2005. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jurnal Analisis Kinerja Keuangan APBD.

Priyatno, Dwi. 2008. Analisis Data dengan Perangkat Lunak SPSS. Jurnal Mandiri Belajar SPSS. Yogyakarta : Mediakom.

Purnomo, Hadi. 2012. Opini WTP Bukan Berarti Tidak Ada Korupsi. Jurnal Inverstor Daily BPK Opini WTP. Jakarta.

Rai, I Gusti Agung. 2008. Definisi Audit Sektor Publik. Jurnal Konsep, Praktik, dan Studi Kasus Manajer Penerbitan dan Produksi : Edward Tanujaya. Jakarta.

Sekaran, Uma. 2006. Metodologi Penelitian untuk Bisnis, Edisi 4. Jakarta Salemba Empat.

Soepardi, Eddy Mulyadi. 2013. Pemerintah Daerah Jangan Bangga dengan Opini WTP. Jurnal Media Tribun. Bandar Lampung.

Sucipto. 2005. Analisis Pencapaian Kinerja Keuangan. Jurnal Akuntansi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Universitas Sumatera.

Sugiyono. 2004. Analisis Deskriptif dalam Metode Penelitian Kualitatif. Penerbit Alfabeta. Jakarta.

Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Penerbit Alfabeta. Jakarta.

Susantih. 2009. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Palembang.

Susilo, Gideon Tri Budi dan Hariadi, Priyo. 2007. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi. Jawa Tengah.

Syamsi. 1986. Evaluasi Kinerja Keuangan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat. Yogyakarta.

Unjaswati, Shinta. 2009. Analisis Kinerja APBD dalam Pemerintah. Jurnal Pengukuran Kinerja APBD Pemerintah Kabupaten Muaro. Jambi.

Permendagri: Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005

Permendagri: Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2011




DOI: http://dx.doi.org/10.36448/jak.v5i2.546

Article Metrics

Abstract view : 1336 times
PDF - 489 times