https://socius.unesa.ac.id/css/
IMPLEMENTASI PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KOTA METRO | Heldan | e-JKPP

IMPLEMENTASI PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KOTA METRO

Elip Heldan, Malik Malik, Ade Thiya Delisa

Abstract


The problems in this study are: (1) There are still a lot of each Regional Apparatus Organization (OPD) that does not pay enough attention in submitting their performance data reports when it comes to the drafting team. (2) Data for filling in Key Performance Indicators (IKK) from each Regional Apparatus Organization (OPD) still contains data that is not filled in or does not match.

This study uses a descriptive research method with a qualitative approach. This aims to determine the events or facts, phenomena that occur during descriptive research with data collection techniques in the form of interviews, observation and documentation using research instruments as interview guides to several informants who have been determined and the main data source in this study using Snowball Sampling.

The results showed that the implementation of the compilation of regional government administration reports (LPPD) in the implementation of development in the city of Metro has been running based on the stipulated government regulations. The supporting factors for the Implementation of Regional Government Administration Report Preparation (LPPD) in the Implementation of Development in Metro City come from communication and resources, and the inhibiting factors come from the disposition and structure of the bureaucracy.


Keywords


Implementation; Governance; Development.

Full Text:

PDF

References


Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung.

Barusman, M. Yusuf S. 2017. Soft Systems Methodology Solusi Untuk Kompleksitas Manajemen. Bandar Lampung : Penerbit Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.

Dimock, Marshal Edward and Gladys Ogden Dimock. 1982. Administrasi Negara.Diterjemahkan oleh Husni Thamrin Pane. Cetakan Kelima. Rineka Cipta. Jakarta.

Edward III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Congressional Quarterly Press. Washington DC.

Fitriasari, dkk, 2013. Tingkat Kesesuaian Laporan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah Tahun 2010 Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007. Jurnal.

Lexy, J Moleong. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mustopadidjaja, AR, 1986, Administrasi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijaksanaan, (makalah).

Nawawi, H. Hadari, 1994. Administrasi Pendidikan. Yogyakarta : Gajah Mada Uninersity Press.

P. Siagian, Sondang. 2002. Kepemimpinan Organisasi & Perilaku Administrasi, Jakarta: Penerbit Gunung Agung.

Purnomo, Agus., Utami, Sefty Setya. 2018. Analisis Implementasi Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (Studi Deskripstif di Kota Bandar Lampung). E-JKPP. 4(1). 12-30.

Riant Nugroho. 2009. Public Policy (edisi revisi). PT Elex Media Komputindo. Jakarta

Savitri, 2008. Implementasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2007 oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Skripsi.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. Kebijakan Publik yang Membumi. Yayasan Pembaruan Aministrasi Publik Indonesia (YPAPI) & Lukman Offset. Yogyakarta.

Waluyo, 2007, Perpajakan Indonesia, Buku 1 Edisi 7, Penerbit Salemba Empat, Jakarta

Zulprima, 2015. Peran Koordinasi Sekretariat Daerah (Studi tentang Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Malang). Tesis.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, dan penyusunan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Walikota Metro Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro




DOI: http://dx.doi.org/10.36448/ejkpp.v6i3.1927

Article Metrics

Abstract view : 17 times
PDF - 25 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.