https://socius.unesa.ac.id/css/
ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG KEPROTOKOLAN PADA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT | Asmaria | e-JKPP

ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG KEPROTOKOLAN PADA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Asmaria Asmaria, M. Fikri Akbar, Imam Sumantri

Abstract


The implementation of Government Regulation Number 39 Year 2018 regarding Protocols in the Protocol and Communication Section of Leaders is still not going well, this is because there are still many protocol staff who do not understand the rules of the Protocol itself and are still based on existing customs. That can be an obstacle in the service of protocol in the Protocol and Communication Section of the Head of the Regional Secretariat of West Lampung Regency. The research approach uses a qualitative descriptive approach. The results showed that the implementation of Government Regulation Number 39 Year 2018 on Protocol in the Protocol and Communication Section of the Head of the Regional Secretariat of West Lampung Regency was still not going well because of the inhibiting factors, namely inadequate Human Resources  in the field of protocols as well as facilities and infrastructure tasks. protocol that has not yet fulfilled capacity.

Keywords


Implementation; Government Regulation; Protocol.

Full Text:

PDF

References


Abdul Wahab, Solichin .(2001). Analisis Kebijaksanaan. Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Rineka Cipta.

Abdul Wahab, Solichin. (2005). Analisis Kebijakasanaan. Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.

Agustino, Leo. (2008). Dasar- dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Arikunto, S. (2006). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara.

Arikunto, Suharsimi. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis. Jakarta: Renika Cipta.

Azwar Saifuddin. (2011).Metode Penelitian, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Budi Winarno. (2005). Kebijakan Publik. Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Presindo. Bungin, Burhan. (2010). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers.

Buku Pedoman Protokol Negara. (2005)

Dunn, William. N. (2003). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Mulyadi, Mohammad. (2014). Metode Penelitian Praktis Kuantintatif dan Kualitatif. Jakarta: Publica Institute.

Nasution, Zulkarnain. (2006). Manajemen Humas di Lembaga Pendidikan: Konsep, fenomena dan aplikasinya. Jakarta: Universitas Muhammadiyah.

Nugroho, Riant. (2007). Analisis Kebijakan. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.

Nugroho, Riant. (2009). Public Policy, Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management Dalam Kebijakan Publik, Kebijakan Sebagai The Fifth Estate-Metode Penelitian Kebijakan. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.

Poerwadarminta, W.J.S. (1995). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PT.Balai Pustaka. Pasolong, Harbani. (2008). Kepemimpinan Birokrasi. Bandung: Alfabeta.

Subarsono, AG. (2005). Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Subarsono, AG. (2011). Analisis kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Wibawa, Samodra, dkk. (1994). Evaluasi Keijakan Publik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Wibawa, Samodra (2011). Politik Perumusan Kebijakan Publik. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Winarno, Budi. (2008). Kebijakan Publik Teori dan Proses Edisi Revisi. Yogyakarta: Media Pressindo.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan.

Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan.




DOI: http://dx.doi.org/10.36448/ejkpp.v6i3.1926

Article Metrics

Abstract view : 11 times
PDF - 9 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.