Dasar Pertimbangan Hakim dalam Gugatan Rekonvensi (Studi Perkara Nomor: 0354/Pdt.G/2015 /PA.Tnk

Meita Djohan Oelangan

Abstract


Each Court Decision in civil cases should ideally be met and implemented properly by the defendant Rekonvensi, this should not be a problem if the fulfillment of obligations met by the defendant Rekonvensi (husband), permaslahan in this study is on what basis the consideration of the judges in favor of rekonvensi due to divorce divorce in case the decision No. 0345 / Pdt.G / 2015 / PA.Tnk. Juridical Normative and Empirical approach, the data type of the data is secondary and primary data. The Data collection and Library Studies Field Studies were then qualitatively Analyzed results showed that the judges also favor rekonvensi on the basis of evidence in the trial which is proven by the truth where the defendant is not in a state of nusyuz. Decision of the judges shall meet three (3) basic values, namely justice, certainty and expediency. Religious Court suggested to the judge, in order to decide the case, actually applying three (3) the value of the legal basis, namely the rule of law, justice and expediency.


Keywords


Basic Considerations judge; lawsuit; Rekonvensi.

Full Text:

PDF

References


BUKU

Abdul Manaf., Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Hadi Suyoto, Komitmen Hukum dan ktitik Legalisme bagi Hakim, Majalah Hukum Varia Peradilan thn XXV.No.293, April 2010.

M. Yahya Harahap, Perlawanan Terhadap Grosse Akta Serta Putusan Pengadilan Dan Arbitrase Dan Hukum Eksekusi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

---------.Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.

R. Supomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1972.

Raihan A. Rasyid, Rasyid,

HukumAcaraPeradilan Agama, Cet. VII. Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada. 2000.

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1998.

Wahyu Widiana, Himpunan Peraturan Perundang -Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, Direktorat

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Rekonvensi ...(Meita Djohan Oe ) 149

Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Jakarta, 2001.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Penerapan Sistim Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

Putusan Gugatan Rekonvensi Akibat Cerai Talak di Pengadilan Agama (Studi Perkara Nomor 0354/Pdt.G/2015/PA.Tnk.)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.