KEWAJIBAN REHABILITASI MEDIS KORBAN PENYALAHGUNAN NARKOTIKA

Zainab Ompu Jainah

Abstract


Rehabilitation is one of the government's efforts to tackle narcotics abuse. This effort is an
alternative effort or action, because the perpetrators of narcotics abuse are also victims of
narcotics addiction that requires treatment or care. This treatment or treatment is carried out
through rehabilitation facilities. The research problem that will be discussed in this research
is how the procedure of implementing medical rehabilitation for narcotics abuse victims, the
method of using Normative Juridical Approach and Empirical Approach, the source of data
is obtained from the field and library. Types of data obtained secondary data and primary
data Data collection is done by means of library studies and subsequent studies were
analyzed quantitatively. Based on the results of research and discussion, it is known that the
procedure for implementing medical rehabilitation for narcotics abuse victims based on
PERBER / 01/111/2014 / BNN, namely narcotics addicts who have received a court decision
to undergo treatment or treatment through rehabilitation, is submitted by the prosecutor's
office to a medical rehabilitation facility the appointed narcotics convict is accompanied by
the minutes of the court decision and signed by the patient and family / guardian. Suggestions
that can be delivered It is hoped that for law enforcement, in this case the judge is brave to
decide a heavy sentence in accordance with the law. And the Provincial Narcotics Agency is
making more serious efforts in preventing narcotics abuse by involving all law enforcement
authorities.


Keywords


Medical Rehabilitation, Victims, Narcotics

Full Text:

PDF PDF

References


A. BUKU

Asya, F. 2009. Narkotika dan Psikotropika. Jakarta: Asa Mandiri.

Hari Sasangka, , 2003. Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana,Mandar Maju,

Bandung

Niniek. Suparni, 2010,Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan,

GrahaIlmu, Yogyakarta.

Romli. Atmasasmitha, 2007 Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Mansur, Dikdik

M. Arief dan Elisatris Gultom.Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Jakarta: PT.

Raja Grafindo Persada.

Sujono, A.R. dan Bony Daniel. 2011. Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika. Sinar Grafika , Jakarta,

Taufik M. Makarao, 2003 .Tindak Pidana Narkotika, Jakarta :Ghalia Indonesia.

B.PERTURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang- Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Menteri Kesehatan RI Tahun 1997 tentang Peredaran Psikotropika

Ekspor dan Import Psikotropika

Peraturan Bersama Nomor : PERBER/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu

Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

Penjelasan Perber Nomor 01/111/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan

Korban Penyalahgunaan Narkotika kedalam Lembaga Rehablitasi

C. SUMBER LAIN

Echols, John M. dan Hassan Shadily Kamus Inggris - Indonesia, Balai Pustaka 2005

Poerwadarminta, WJS Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2007

Subekti , Kamus Hukum, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2006


Refbacks

  • There are currently no refbacks.