ANALISIS PROSEDUR SYARAT PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018 (Studi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung)

S. ENDANG PRASETYAWATI

Abstract


Pemilukada as the local elections mechanism directly by the people in the region, the Lampung Provincial Election Commission as the organizer of Pemilukada contribute to the success of substantial and quality democracy related to the procedure of candidacy for governor and deputy governor in Lampung Province 2018. The research problem is: conditions governor candidacy and vice governor of Lampung Year 2018.Juridical normative and empirical research methods, using primary and secondary data, and data analysis with qualitative analysis. The results of the Procedures of Governor and Vice Governor Candidate Requirements Candidates include Candidate Pairs Registration, Campaign Period, Report and Audit of Campaign Funds and Collection and Counting as stipulated in Law Number 10 Year 2016 and Regulation of KPU Number 3 Year 2017 on the Candidate Candidate of Governor and Vice Governor Election , Bupati and Deputy Regent, and / or Mayor and Deputy Mayor. Suggestions that can be given by the writer, among others, The selection of local head directly by the voting community is expected to run according to the stages determined and implemented by Provincial KPU and Regency /


Keywords


Pemilukada; Regional Head; General Election Commission.

Full Text:

PDF

References


A. BUKU

Ateng Syafruddin,Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Daerah, Tarsito, Bandung,1996.

Dian Bakti Setiawan, Pemberhentian Kepala Daerah Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.

E. Utrecht,Pengantar Hukum Administrasi Republik Indonesia, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1996,

Jimly Asshiddiqie, Penghantar Ilmu Hukum Tata Negara, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.

Joko J, Prihatmoko, Mendemokratiskan Pemilu dari Sistem Sampai Elemen Teknis, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.

Moh. Mahfud, MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Gama Media, Yogyakarta, 1999.

Syarif Makhya, Ilmu Pemerintahan - Telaahan Awal (Buku Ajar), Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2004.

Titi Angraini dkk, Menata Kembali Pengaturan Pemilukada.Perludem, Jakarta, 2011.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPemerintahan Daerah.

C. SUMBER LAIN

https://beritagar.id/artikel/editorial/hentikan-intervensi-dpr-ke-kpu.

R. Nazriyah, Kemandirian Penyelenggara Pemilihan Umum (Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-IX/2011), Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011.

.Notulensi, “Pemilukada: Kini dan Masa Mendatang”, Kesimpulan pada Seminar Evaluasi Pemilihan Umum Kepala Daerah, Kepaniteraan Sekretariat Mahkamah Konstitusi, Jakrta, 2012.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.