Faktor-Faktor Penghambat Pengembangan Sumberdaya Aparatur Pemerintah Daerah

Eko Budi Sulistio

Abstract


Otonomi daerah di Indonesia digulirkan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat daerah, setelah sekian lama dipinggirkan oleh Pemerintah Otoriter Orde Baru. Namun harapan besar tersebut, rupanya masih merupakan mimpi besar dan sulit terwujud. Salah satunya karena masalah sumber daya aparatur. Berbagai cara dan upaya telah banyak dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur tersebut. Namun sayangnya pemerintah daerah melupakan penyebab rendahnya kualitas sumber daya aparatur tersebut. Oleh sebab itu memahami secara baik “the root of problem” dari sulitnya mengembangkan sumber daya aparatur di daerah perlu dilakukan oleh segenap pemerintah daerah. Beberapa masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah daerah itu adalah: rendahnya kualitas sumber daya aparatur dan buruknya penempatan, seringnya terjadi perubahan peraturan kepegawaian, rendahnya mental aparatur dan terlalu gemuknya organiasi pemerintahan daerah

Keywords


sumber daya aparatur, pemerintah daerah

Full Text:

PDF

References


Agus J. Purwanto, 2002, Transformasi Birokrasi dan Perbaikan Pelayanan Publik (Artikel) dalam http://www.kompas.com

Downs, A. (1967). Inside bureaucracy. Boston: Little Brown and Company.

Gore, A. (1995). Common sense government: Works better and cost less. Toronto: Random House.

Hariyoso, S., 2002. Pembaharuan Birokrasi dan Kebijaksanaan Publik. Penerbit Pembaharuan. Jakarta

Hughes, O.E, 1994, Public Management & Administration, New York : Martin’s Press Inc, Dalam Irfan Islamy 1998. Agenda Kebijakan Reformasi Administrasi Negara, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Brawijaya Malang

Islamy, Irfan, M. 1998, Agenda Kebijakan Reformasi Administrasi Negara, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Universitas Brawijaya, Malang.

Ismani, HP, 2001, Etika Birokrasi, artikel dalam Jurnal Administrasi Negara, edisi September 2001 Volume III Nomor 1

Mardiasmo, 2002, Akuntansi Sektor Publik, Penerbit ANDI, Yogyakarta

Mertins Jr, Herman, 1979, Professional Standards and Ethics A Workbook for Public Administrators, American Society for Public Administration, Washington D.C

Osborne, D. and Plastrick, P.(1997). Banishing bureaucracy: The five strategies for reinventing government. Reading, Addison Wesley Publishing Company Inc.

Osborne, David dan Gaebler, Ted. Mewirausahakan Birokrasi. Terjemahan. Pustaka Biman Pressindo. Jakarta

Sulistio, E.B, 2009. Birokrasi Publik: Perspektif Ilmu Administrasi Publik. Penerbit: STISIPOL Dharma Wacana Metro dan Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIP Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Sulistio, E.B. 2009. Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Hambatan Otonomi Daerah: Studi Di Kabupaten Lampung Tengah. Laporan Penelitian. Lembaga Penelitian Universitas Lampung.

Wahab, Solichin Abdul, 1998, Ekonomi Politik Pembangunan: Bisnis Indonesia Era Orde Baru dan di Tengah Krisis Moneter, Malang, Danar Wijaya Universitas Brawijaya Press,

Widodo, Joko, 2001. Good Governance: Telaah Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Surabaya, Insan Cendekia


Refbacks

  • There are currently no refbacks.